Dilema SBY untuk Mendepak PKS

KOMPAS.com - Wacana mengenai dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Sekretariat Gabungan (Sergab) Parpol Pendukung Pemerintah kian gencar dilontarkan para elite Setgab maupun politisi Partai Demokrat.

Sejak menolak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), PKS memang disebut sebagai pembangkang koalisi oleh Partai Demokrat.

Namun, PKS sendiri menunggu putusan diceraikan dari koalisi langsung dari bibir Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden tampaknya belum bergeming mengeluarkan pendapatnya soal posisi PKS di setgab. Mengapa demikian?

Menurut Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, wacana PKS didepak dari koalisi hanya angin lalu jika bukan Presiden yang memutuskan secara langsung. Menurutnya SBY diam saat ini karena masih mempertimbangkan.

"Kita harus menunggu yah nasib PKS ini dari patronnya langsung, Pak SBY sebagai ketuanya. Terus terang yang saya baca sekarang ada semacam dilema Pak SBY untuk mendepak PKS," ujar Burhanuddin dalam perbincangannya dengan Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Burhanuddin memandang SBY belum memutuskan karena jika PKS dikeluarkan dari koalisi justru akan memberikan kesempatan pada partai itu untuk melakukan pencitraan di mata masyarakat. PKS akan dianggap teraniaya hanya karena memilih opsi menolak kenaikan harga BBM, yang juga ditolak oleh masyarakat.

"Nah kalau misalnya muncul kesan PKS teraniaya, itu bisnis kapitalisasi PKS untuk kepentingan pencitraan. Ini yang dihindari oleh SBY," tuturnya.

Berpaling sebentar sebelum isu kenaikan harga BBM ini bergulir, kata Burhanuddin, ancang-ancang PKS keluar koalisi ini sudah ada sejak Presiden mencopot menteri PKS, Suharna Surapranata yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi.

"Reshuffle terhadap salah satu menteri di PKS, Suharna, saat itu sudah muncul pernyataan-pernyataan dari PKS untuk keluar dari koalisi. Tetapi saat itu, kalau mereka keluar gara-gara reshuffle dikurangi satu dari jatah 4 menteri yang ada, itu kesan di publik kolokan banget. Makanya ini mungkin dianggap waktu yang tepat oleh PKS untuk keluar," kata dia.

Namun, Burhanuddin mengatakan baik SBY maupun elite Setgab jangan berharap PKS akan dengan mudah angkat kaki dari koalisi tanpa disuruh terlebih dahulu. PKS tentu memiliki pertimbangan sendiri, karena dalam dunia politik tidak ada keikhlasan untuk merebut atau melepas kekuasaan.