Ical: Soal PKS, Terserah Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan Golkar tak akan mencampuri polemik keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sekretariat gabungan partai-partai koalisi, yang belakangan diperdebatkan Partai Demokrat. Keputusan, kata dia, berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Perjanjian koalisi adalah antara presiden dan partai-partai. Bukan perjanjian antara partai koalisi. Jadi tentunya partai-partai lain tidak bisa berpendapat. Yang menentukan adalah yang membuat kontrak itu. Jelas. Terserah Presiden saja," kata Aburizal yang akrab disapa Ical di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/4/2012).

Sejauh ini, menurut Ical, Golkar tidak terganggu dengan keberadaan PKS yang pekan lalu menolak keras kenaikan harga BBM. PKS menolak karena merasa tidak sejalan apa yang dirasakan rakyat, meski partai ini masuk dalam setgab untuk mendukung pemerintah. "Kita nyaman-nyaman saja dengan PKS. Kalau Presiden selalu mengatakan ingin legal koalisi dengan partai A, beliau tandatangani kontrak, ya kita nyaman-nyaman saja," terang Ical.

Sikap Golkar ini terbalik dengan yang dilakukan Partai Demokrat yang kecewa dengan PKS. Demokrat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS di dalam koalisi pemerintahan setelah sikap PKS yang berkali-kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Sikap PKS yang berseberangan dengan kebijakan sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah kembali ditunjukkan dalam pengambilan keputusan RAPBNP 2012 pada rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Dalam voting yang dilakukan secara terbuka, Fraksi PKS tegas menyatakan menolak kenaikan harga BBM dan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang mengatur agar harga BBM bersubsidi tidak naik. Adapun sikap fraksi lain dalam koalisi, yakni F-PD, F-Golkar, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP memilih mempertahankan Pasal 7 ayat 6 serta menambah ayat 6a. Substansi ayat 6a memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi dengan syarat.