Golkar Tak Campuri Masalah PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar mengaku tidak akan mencampuri masalah keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi pemerintahan. Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua koalisi.

"Kelanjutan koalisi semua merupakan kewenangan Presiden. Kami tidak mau ikut campur. Apa nanti berujung evaluasi pergantian kabinet, yang punya wewenang Presiden," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Priyo mengatakan, pihaknya menilai tak perlu masalah PKS dibahas di Sekretariat Gabungan. Presiden dapat mengambil keputusan sendiri apakah PKS tetap berada di koalisi atau tidak tanpa campur tangan pihak lain.

"Hanya, kalau benar PKS pilih keluar, kami merasa kehilangan teman," kata Wakil Ketua DPR itu.

Priyo menambahkan, pihaknya tetap menghormati keputusan PKS dalam rapat paripurna pekan lalu. Ketika voting, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 dalam UU APBNP 2012 .

Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, PKS saat ini dalam posisi menunggu keputusan Presiden. Menurut dia, belum ada rencana pembicaraan antara Presiden dengan pihaknya mengenai kelanjutan koalisi.

"Kalau lihat karakter SBY, sangat arif, hati-hati. Saya yakin dan percaya Allah tidak akan beri pikiran yang buruk kepada SBY untuk membuat situasi tambah runyam. Masalah harga-harga barang melambung belum selesai, sekarang ribut lagi masalah politik. Kita selesaikan dulu lah masalah harga-harga barang ini," kata Aboe Bakar.