PKS: Penolakan Ini Bukan Tanpa Perhitungan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Rofi Munawar di Jakarta, Jumat (30/3/2012) sore mengungkapkan, penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan FPKS bukan tanpa perhitungan.

FPKS menilai, kenaikan BBM terjadi bukan karena faktor eksterna,l namun sebab terpenting terletak pada faktor internal berupa kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2012 oleh Pemerintah.

Pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh dalam pengelolaan sektor energi, sehingga dampak yang terjadi akibat kenaikan BBM akan sangat terasa di masyarakat lapisan bawah khususnya Petani dan Nelayan.

"Jika memang kenaikan BBM ini diperuntukan bagi rakyat miskin, mengapa penolakan justru datang dari mereka. Banyak kalangan petani dan nelayan yang notabene miskin mengeluhkan dan tidak menyetujui kebijakan Pemerintah ini," ujarnya.

Terkait postur anggaran dalam RAPBNP 2012 yang mengalokasikan kebijakan subsidi energi sebesar Rp 225 triliun yang terdiri dari Rp137 triliun untuk BBM, Rp65 triliun untuk subsidi listrik dan Rp23 triliun untuk cadangan resiko energi, maka ruang fiskal yang tergambar dari besaran subsidi dan cadangan fiskal tersebut masih memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM, terutama bagi angkutan umum, petani dan nelayan.

Sehingga Pemerintah dapat menghindari kebijakan yang tidak prorakyat dan subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Kita saat ini memiliki berbagai program ketahanan pangan dan swasembada pangan, namun seringkali pengalokasian anggaran pemerintah tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Salah satu contohnya terkait target program pemenuhan 10 juta ton beras di 2014 yang saat ini terancam gagal akibat penghematan subsidi BBM," tegas legilator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.