Banyak Demo, Ini Pesan Presiden kepada Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dalam menyikapi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang berlangsung hari ini, Jumat (30/3/2012). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan, perdebatan terkait opsi kenaikan harga BBM merupakan suatu hal yang wajar mengingat kebijakan tersebut bukan kebijakan yang populer.

"Percayalah, semuanya akan berakhir dengan baik. Posisi kenaikan BBM bukan sesuatu yang populer, jadi ini perdebatan," kata Julian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, Presiden menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah tersebut. Presiden, menurutnya, tidak merasa khawatir kalau aksi masyarakat kali ini berujung pada pemakzulan seperti yang terjadi saat Reformasi 1998.

"Presiden tak pernah khawatir atas isu itu. Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu. Ini demokrasi, kita hidup dengan model dan gaya kita," ungkap Julian.

Diharapkan, masyarakat dapat melakukan aktivitas masing-masing. Untuk itu, kata Julian, pihak kepolisian dan TNI akan membantu mengamankan serta menjaga ketertiban unjuk rasa hari ini.

"Mereka yang bekerja melakukan aktivitas, dan mereka yang belajar dan juga yang mencari nafkah untuk tetap mendapatkan fasilitas keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, negara harus menjaga. Pelibatan TNI di sini konteksnya atas permintaan dari pihak polisi sendiri," katanya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa mewarnai proses pembahasan RAPBN-P 2012 di DPR. Keputusan paripurna kali ini bakal berimbas pada naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ratusan pengunjuk rasa tampak mulai memenuhi ruas jalan di depan gedung DPR. Pengunjuk rasa pun rencananya akan menyambangi Istana Negara. Julian mengatakan, pihak Istana tidak menyiapkan pengamanan khusus dalam mengantisipasi kemungkinan unjuk rasa berlangsung ricuh.