Hakim Mogok Sidang Pertengahan Mei

ENDE, KOMPAS.com — Rencana para hakim pengadilan negeri mogok sidang, yang semula 1 April, diundur hingga pertengahan Mei 2012. Pengunduran aksi itu dilakukan guna menghindari tudingan pengalihan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Semula mogok sidang akan dilakukan 1 April 2012, tapi kemudian teman-teman sepakat aksi diundur sekitar pertengahan Mei 2012, yakni bertepatan dengan 101 hari masa Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Mogok sidang akan dilakukan hingga tuntutan para hakim diperhatikan oleh pemerintah," kata Ketua Pengadilan Negeri Ende Achmad Peten Sili, Rabu (28/3/2012) di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Peten, para hakim saat ini sangat resah terkait minimnya penghargaan dan kesejahteraan yang mereka peroleh, terutama jika dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS). Ia mencontohkan, gaji pokok yang diperoleh hakim sekitar Rp 1,9 juta. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan PNS yang nol tahun, sekitar Rp 2 juta.

Selain itu, menurut Peten, sejak tahun 2008, remunerasi atau tunjangan khusus untuk hakim PN sebesar Rp 4,2 juta, sampai saat ini hanya diterima 70 persen atau sekitar Rp 2,9 juta. Padahal di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, remunerasi diberikan sebesar 100 persen.

"Yang dituntut para hakim itu hanya penghargaan yang pantas, sebab hakim juga mendapat tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk penegakan hukum. Kalau dibandingkan dengan fasilitas yang didapat seorang kepala dinas saja di lingkungan pemda, sangat jauh," tutur Peten.

Menurut mantan Wakil Ketua PN Ruteng itu, dalam satu setengah tahun tahun terakhir para hakim begitu intensif menggalang gerakan dalam Kelompok Rencana Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI. Dari sekitar 7.000 hakim di Indonesia, ada lebih kurang 4.000 hakim yang mendukung gerakan tersebut. "Awalnya kami merencanakan demo ke Istana Negara, tapi karena dirasa kurang elok, akhirnya dipilih aksi mogok sidang saja," kata Peten.

Secara terpisah, hakim PN Ruteng, Frans Kornelisen menyatakan mendukung gerakan itu. "Kami tidak menuntut kesejahteraan harus seperti apa, tapi kami hanya mengingin kan ada penghargaan yang pantas. Sebab beban kerja hakim juga cukup berat, belum lagi dtambahkan aturan yang sangat mengikat para hakim. Karena kesejahteraan yang memprihatinkan itu ada hakim di daerah, seperti di Papua, yang terpaksa bekerja sambilan sebagai tukang ojek," papar Frans.