Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Islam Dukung Hukum Sekuler

Kompas.com - 28/03/2012, 07:42 WIB

TUNIS, KOMPAS.com - Partai Islam yang sedang berkuasa di Tunisia, Ennahda, mengatakan tidak akan mengabadikan hukum Islam ke dalam konstitusi baru negara itu, Selasa (27/3), di Tunis. Pemerintah akan tetap menjaga sifat sekuler negara di Afrika utara itu.

Isu ini menjadi perdebatan tajam dengan kubu garis keras di negara itu.  Ennahda adalah partai Islam yang berkuasa setelah memenangi pemilu pertama tahun lalu dalam situasi demokratis. Pada Selasa, partai ini mengatakan akan tetap mempertahankan pasal pertama dari konstitusi atau undang-undang dasar (UUD) tahun 1956.

Dengan kata lain, pasal pertama konstitusi 1956 itu akan tetap dipertahankan di dalam konstitusi yang baru. Instansi terkait kini sedang membahas pasal-pasal yang memungkinkan negara itu tidak akan memiliki konstitusi yang berlandaskan pada hukum Islam.

”Kami tidak akan menggunakan hukum yang berlandaskan pada agama,” kata Ketua Umum Ennahda, partai Islam moderat, Rached Ghannouchi dalam sebuah konferensi pers.

Ada perlawanan

Pasal pertama UUD terdahulu menyebutkan, ”Tunisia adalah sebuah negara yang bebas, merdeka dan berdaulat, beragama Islam, berbahasa Arab, serta berbentuk republik.”

”Keputusan Ennahda itu bertujuan untuk memperkuat konsensus nasional dan mendorong suksesnya peralihan demokrasi di negara. Ini juga bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik agar bersatu menghadapi tantangan negara,” kata politisi Ennahda lainnya, Zied Doulatli.

Sikap politik partai penguasa Tunisia itu bukan tanpa hambatan. Ada perlawanan kuat dari kubu ultra-konservatif salafis. Kubu ini berjuang dan mendorong agar negara memperhatikan aspirasi rakyat mayoritas yang memelopori aksi prodemokrasi dan reformasi di negara itu. Kubu ini meminta negara menggunakan hukum syariah.

Kaum Salafis telah melakukan serangkaian aksi protes untuk menekan partai penguasa demi mempertahankan syariah. ”Tindakan partai Ennahda di- nilai sebagai pengkhianatan terhadap para pemilihnya,” kata Hechmi Haamdi dari kelompok Al-Arydha. (AFP/CAL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com