Muhammadiyah Ajukan "Judicial Review" UU Migas

Kompas.com - 26/03/2012, 15:02 WIB
|
EditorHeru Margianto

SURABAYA, KOMPAS.com — Organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Muhammadiyah akan mengajukan peninjauan kembali atau judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/3/2012).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin di Surabaya, Senin (26/3/2012), mengatakan, undang-undang tersebut secara prinsip turut menyumbang bobroknya regulasi migas di negara ini. ''UU No 22 Tahun 2001 menghilangkan ruh kedaulatan negara kita tentang pengelolaan migas karena undang-undang tersebut masih memuat ketergantungan pengelolaan migas kita kepada pihak asing,'' katanya seusai acara Konsolidasi Nasional tentang Perminyakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Surabaya.

Sebenarnya, kata dia, tim kajian Muhammadiyah sudah melihat keganjilan pada undang-undang tersebut sebelum isu kenaikan BBM merebak. ''Tim juga memandang bahwa nasionalisasi pengelolaan migas akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat sesuai amanat konstitusi,'' tambahnya.

Selain mengajukan peninjauan kembali undang-undang tentang migas, kata Din, Muhammadiyah juga akan mengajukan surat bertanya kepada MK yang telah membatalkan Pasal 28 ayat 2 UU Migas yang mengatur pengelolaan migas tidak boleh tergantung pada mekanisme pasar. ''Menaikkan harga BBM, artinya pemerintah tunduk pada mekanisme pasar luar negeri,'' ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X