JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufik Kiemas, tak sependapat jika massa pendukung PDI-P melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan turun ke jalan.
Menurut Taufik, sebaiknya aspirasi itu disampaikan melalui fraksi di DPR. "Masak punya fraksi di DPR ikut demo," kata Taufik di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Taufik dimintai tanggapan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM oleh massa PDI-P yang digelar di Jakarta dan berbagai daerah lain. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, keputusan soal naik tidaknya harga BBM bersubsidi kemungkinan akan diambil dalam rapat paripurna besok. Pasalnya, belum ada titik temu pembahasan APBNP.
Hingga semalam, ada dua opsi yang pembahasannya masih alot. Opsi pertama adalah subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal senilai Rp 23 triliun. Opsi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena mencabut Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.
Pengusung opsi ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal senilai Rp 23 triliun. Opsi ini melarang pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Pengusung opsi ini adalah PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.