Taufik Kiemas: Masak Punya Fraksi di DPR Demo

Kompas.com - 26/03/2012, 14:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufik Kiemas, tak sependapat jika massa pendukung PDI-P melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan turun ke jalan.

Menurut Taufik, sebaiknya aspirasi itu disampaikan melalui fraksi di DPR. "Masak punya fraksi di DPR ikut demo," kata Taufik di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Taufik dimintai tanggapan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM oleh massa PDI-P yang digelar di Jakarta dan berbagai daerah lain. Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, keputusan soal naik tidaknya harga BBM bersubsidi kemungkinan akan diambil dalam rapat paripurna besok. Pasalnya, belum ada titik temu pembahasan APBNP.

Hingga semalam, ada dua opsi yang pembahasannya masih alot. Opsi pertama adalah subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal senilai Rp 23 triliun. Opsi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena mencabut Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Pengusung opsi ini adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Opsi kedua adalah subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal senilai Rp 23 triliun. Opsi ini melarang pemerintah menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. Pengusung opsi ini adalah PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X