Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal BBM, PKS Belum Tentukan Sikap

Kompas.com - 26/03/2012, 12:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana surat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, PKS melalui fraksinya di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementerian terkait, masih belum mempunyai sikap tegas. Bahkan, terbuka peluang Fraksi PKS menyetujui kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurut Mahfudz, sejauh ini fraksinya tengah mempertimbangkan mengambil satu dari dua jenis keberatan yang terjadi di dalam rapat pembahasan APBN Perubahan 2012. Dua keberatan yang terjadi antara fraksi-fraksi, Banggar, dan Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN itu, adalah kenaikan BBM dan bentuk kompensasi kenaikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diinginkan pemerintah.

"Masih ada dua hal yang krusial. Kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur. Dan saya kira hal ini bagus saja untuk memberi waktu agar Fraksi PKS dapat mendalami lebih jauh dan mencari opsi yang terbaik. Jadi, kami masih pada posisi itu. Yah bergantung pada melihat perkembangan ke depan nanti," kata Mahfud.

Mahfudz yang juga Ketua Komisi I tak menjawab secara tegas perihal sikap Fraksi PKS yang telah menyetujui mencabut pasal tidak adanya kenaikan harga BBM, Pasal 7 Ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pada rapat Minggu (25/3/2012) kemarin.

"Sampai semalam yang kami cek di Banggar itu masih dua opsi, belum mengerucut kepada opsi tunggal. Jadi, masih terbuka dalam beberapa hari ini melihat perkembangan," kata dia. (Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

    Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

    Nasional
    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

    Nasional
    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

    Nasional
    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com