Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju BBM Naik, Golkar Tak Sesuai Jargon

Kompas.com - 26/03/2012, 07:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikritik kadernya sendiri, Bambang Soesatyo. Dia menilai, sikap Golkar itu tak sesuai dengan jargon yang selalu dipakai selama ini.

Bambang mengaku menolak harga BBM dinaikkan karena bertentangan dengan aspirasi rakyat. "Saya tentu tidak ingin jargon 'suara Golkar suara rakyat' menjadi berubah," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (26/3/2012).

Bambang tak menyakini bahwa Golkar nantinya akan mendukung kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, Golkar saat ini tengah gencar-gencarnya merebut hati rakyat. Kenaikan harga BBM jelas akan melukai hati rakyat.

Meski demikian, sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di parlemen, Bambang harus tunduk kepada keputusan partai. Anggota Komisi III itu mengaku akan melakukan penolakan melalui jalur informal bersama berbagai elemen masyarakat yang sependapat.

"Saya yakin masih banyak jalan untuk menutup kekurangan subsidi BBM tanpa menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan membebani ekonomi rakyat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial," pungkas pengurus Kadin itu.

Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM masih dibahas di parlemen. Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi. Seluruh partai politik oposisi ditambah Partai Keadilan Sejahtera (parpol koalisi) telah menolak kenaikan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com