F-PKS : Ada Serangan Balik Koruptor

Kompas.com - 24/03/2012, 21:46 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat ada upaya serangan balik dari para koruptor yang ingin menghacurkan kredibilitas dan kekompakkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dinilai terlihat dari desakan membentuk komite etik terkait penanganan kasus tersangka Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh.

"Kita semua tahu koruptor selalu ingin menyelamatkan diri dari KPK. Maka ketika status mereka ditingkatkan (ke tersangka), pastilah akan terjadi kepanikan. Apapun pasti dilakukan termasuk delegitimasi kaya yang begitu," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Sabtu (24/3/2012).

Seperti diberitakan, pegawai di bawah Deputi Penindakan KPK bulan lalu menggalang dukungan agar Penasihat KPK membentuk komite etik guna memeriksa unsur pimpinan KPK yang diduga melanggar prosedur dalam penetapan tersangka Angelina dan Miranda.

Aboe Bakar mengatakan, adanya pihak yang menyoalkan penetapan tersangka bukanlah hal yang baru. Para koruptor, kata dia, sadar bahwa mereka tak bisa keluar ketika sudah ditetapkan tersangka lantaran dalam Undang-Undang KPK, penyidik tak diperbolehkan menghentikan penyidikan.

"KPK tidak boleh takut. Kami akan terus suport KPK untuk memberantas korupsi, termasuk mewaspadai upaya pihak tertentu melakukan deligitimasi peningkatan status. Saya yakin publik bisa menilai siapa yang bermanuver," kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PKS itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X