Muslimah HTI Unjuk Rasa Bawa Anak-anak

Kompas.com - 22/03/2012, 12:55 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

MALANG, KOMPAS.com — Ratusan ibu yang tergabung dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD Malang, Jawa Timur, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (22/3/2012). Beberapa terlihat tetap menggendong anak-anak yang masih balita.

Massa menilai kenaikan harga BBM adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, dan jelas menguntungkan kaum kapitalisme. "Hal itu adalah keuntungan dari liberalisasi asing, dampak dari ekonomi kapitalisme. Makanya kita menolaknya. Dalam Islam itu jelas bahwa konsep ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah konsep Islam, yakni konsep khalifah, bukan ekonomi kapitalisme," ucap Kholishoh Dzikri, Ketua DPD II Muslimah HTI Malang.

Menurut Kholishoh, aksi oleh kaum ibu dalam muslimah HTI itu dilakukan karena para ibu yang tahu langsung dampak kenaikan harga BBM. "Kenaikan harga BBM itu jelas memberikan peran kepada pihak asing. Mereka yang diuntungkan, rakyat kecil yang dirugikan," katanya.

Selain itu, aksi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa konsep yang dilakukan pemerintah saat ini sudah gagal. "Yang tepat untuk konsep ekonomi dan pemerintahan Indonesia adalah khalifah," katanya lagi.

Sementara itu, ditanya mengapa dalam aksi ini sejumlah ibu membawa anak-anaknya? Kholishoh mengaku, selain untuk memberikan pendidikan kritis kepada anak-anak, juga bertujuan agar pemerintah tahu, dampak kenaikan harga BBM itu tidak hanya dirasakan ibu dan bapak, tetapi juga anak-anak. "Semua kebutuhan anak-anak juga akan naik," katanya.

Kholishoh menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM itu menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk menunjukkan dukungan dan peran aktifnya memperjuangkan kembali khalifah Islamiyah. "Itu karena pemerintah saat ini sudah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat," ucapnya.

Apakah membawa anak bukan termasuk tindakan eksploitasi? Kholishoh menegaskan tidak. "Karena anak-anak dibawa adalah bagian dari pengayoman dan kepedulian terhadap anak," tuturnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

    Nasional
    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

    Nasional
    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

    Nasional
    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

    Nasional
    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

    Nasional
    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

    Nasional
    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

    Nasional
    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

    Nasional
    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

    Nasional
    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

    Nasional
    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

    Nasional
    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

    Nasional
    Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

    Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

    Nasional
    Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

    Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X