Tamsil Linrung: Nanti Kita Buktikan!

Kompas.com - 22/03/2012, 11:06 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI yaitu Olly Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/3/2012).

Tamsil yang ditanya kemungkinan keterlibatan pimpinan banggar dalam kasus Wa Ode membantah hal tersebut. "Enggak ada lah itu. Nanti kita buktikan," ujar Tamsil sebelum memasuki gedung KPK.

Wa Ode sendiri pernah memberi sinyal bahwa ia tak mungkin bermain sendiri saat dituding menjadi calo anggaran karena memperjuangkan pencairan anggaran ke sejumlah daerah. Malah, menurut Wa Ode, sangat tak logis kalau dia disebut mengalokasikan dan mengatur sejumlah anggaran untuk daerah-daerah tersebut.

"Coba berpikir logis. Artinya, kalau saya calo, berarti ada bosnya calo, pasti ada mbahnya calo. Saya tidak mungkin melakukan kegiatan ini sendirian kalau benar," kata Wa Ode beberapa waktu lalu saat diperiksa KPK.

Ketika hal itu ditanyakan padanya,  Tamsil,menyatakan Wa Ode hanya mempersoalkan tentang mekanisme di Banggar. Bukan berarti dia menuduh ada orang lain yang terlibat, termasuk pimpinan banggar. "Dia cuma mempersoalkan mekanisme banggar yang pimpinan banggar tentukan," kata Tamsil.

Seperti yang diketahui, dalam kasus ini, KPK menetapkan Wa Ode dan pengusaha Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Wa Ode, mantan anggota Banggar DPR diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Fahd terkait pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Duit suap diduga diberikan melalui Haris Surahman dengan cara transfer ke rekening staf Wa Ode yang bernama Sefa Yolanda.

Diduga, ada keterlibatan pimpinan Banggar DPR dalam kasus ini. Wa Ode mengaku telah menyerahkan bukti seputar keterlibatan pimpinan itu ke KPK.

Belakangan, KPK menggeledah ruangan Sekretariat Banggar DPR dan menyita sejumlah dokumen serta komputer. Wa Ode juga mengatakan kalau kasus yang melilitnya ini merupakan permainan kader-kader Partai Golkar. Dia menyebut Ketua Banggar DPR asal Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, terlibat. Mekeng membantah tudingan ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X