Tamsil Linrung: Nanti Kita Buktikan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat RI yaitu Olly Dondokambey dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahera memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (22/3/2012).

Tamsil yang ditanya kemungkinan keterlibatan pimpinan banggar dalam kasus Wa Ode membantah hal tersebut. "Enggak ada lah itu. Nanti kita buktikan," ujar Tamsil sebelum memasuki gedung KPK.

Wa Ode sendiri pernah memberi sinyal bahwa ia tak mungkin bermain sendiri saat dituding menjadi calo anggaran karena memperjuangkan pencairan anggaran ke sejumlah daerah. Malah, menurut Wa Ode, sangat tak logis kalau dia disebut mengalokasikan dan mengatur sejumlah anggaran untuk daerah-daerah tersebut.

"Coba berpikir logis. Artinya, kalau saya calo, berarti ada bosnya calo, pasti ada mbahnya calo. Saya tidak mungkin melakukan kegiatan ini sendirian kalau benar," kata Wa Ode beberapa waktu lalu saat diperiksa KPK.

Ketika hal itu ditanyakan padanya,  Tamsil,menyatakan Wa Ode hanya mempersoalkan tentang mekanisme di Banggar. Bukan berarti dia menuduh ada orang lain yang terlibat, termasuk pimpinan banggar. "Dia cuma mempersoalkan mekanisme banggar yang pimpinan banggar tentukan," kata Tamsil.

Seperti yang diketahui, dalam kasus ini, KPK menetapkan Wa Ode dan pengusaha Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Wa Ode, mantan anggota Banggar DPR diduga menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Fahd terkait pengalokasian dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Duit suap diduga diberikan melalui Haris Surahman dengan cara transfer ke rekening staf Wa Ode yang bernama Sefa Yolanda.

Diduga, ada keterlibatan pimpinan Banggar DPR dalam kasus ini. Wa Ode mengaku telah menyerahkan bukti seputar keterlibatan pimpinan itu ke KPK.

Belakangan, KPK menggeledah ruangan Sekretariat Banggar DPR dan menyita sejumlah dokumen serta komputer. Wa Ode juga mengatakan kalau kasus yang melilitnya ini merupakan permainan kader-kader Partai Golkar. Dia menyebut Ketua Banggar DPR asal Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, terlibat. Mekeng membantah tudingan ini.