Mochtar Mohamad Ditahan di Lapas Sukamiskin

Kompas.com - 21/03/2012, 20:43 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menjemput paksa Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohamad, Rabu (21/3/2012), di Seminyak, Bali.

Mochtar digelandang tim KPK dari Bali ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan tiba di sana sekitar pukul 18.00 WIB. Ia akan ditahan di lapas tersebut.

"Jadi tim penjemput sudah sampai di Bandung sekitar pukul 18.00. Pukul 15.00 dari Bali. Sekarang sedang proses administrasi di Lapas Sukamiskin," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu malam.

Ia mengatakan, Mochtar ditangkap karena KPK sudah memberi ruang dan waktu sampai dua kali untuk memintanya datang secara sukarela. Namun, Mochtar mangkir sehingga dijemput paksa.

Menurut Johan, awalnya pihak KPK memberi waktu kepada Mochtar agar memenuhi eksekusi itu, Selasa kemarin (20/3/2012). Namun, ia tak memenuhinya. Setelah ditelusuri, ternyata ia telah berada di Bali sejak tiga hari lalu. Saat penjemputan, kata Johan, tak ada perlawanan dari Mochtar.

"Tim mendapat informasi ada di Bali. Kita cek, sedang berada di sebuah vila di Seminyak, Bali. Ingin saya sampaikan bahwa tim KPK dibantu oleh pihak kepolisian. Kemudian kita bawa ke Bandung dengan pesawat komersial biasa," terang Johan.

Seperti yang diketahui, sejak pekan lalu pihak Mochtar menolak dieksekusi dengan alasan belum menerima salinan putusan MA. Eksekusi ini dilakukan setelah ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara sesuai dengan putusan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di tingkat kasasi. Mochtar dianggap menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar serta menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta untuk memuluskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2010.

Mochtar juga diduga memberikan suap sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan Piala Adipura 2010 dan menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 juta agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun di pengadilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Mochtar justru divonis bebas.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

    Nasional
    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

    Nasional
    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

    Nasional
    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

    Nasional
    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

    Nasional
    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

    Nasional
    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

    Nasional
    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

    Nasional
    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

    Nasional
    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

    Nasional
    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

    Nasional
    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X