Surat Penarikan Penyidik KPK Aneh

Kompas.com - 21/03/2012, 07:06 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat penarikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dinilai aneh.

Dokumen surat penarikan yang ditemukan Kompas menyebut, surat dari Mabes Polri tersebut tak hanya menyebut nama dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hendak ditarik, tetapi juga menyertakan nama penggantinya.

Seorang pejabat di KPK yang dikonfirmasi Kompas membenarkan kejanggalan tersebut. Dia mengatakan, dalam sejarahnya, surat penarikan penyidik oleh Mabes Polri tak pernah secara langsung menyebutkan nama penyidik penggantinya.

"Baru pertama kali ini ada, surat penarikan penyidik yang langsung disertai nama penggantinya. Ini janggal sekali," kata pejabat tersebut.

Kejanggalan lain, penyidik pengganti dalam surat tersebut merupakan perwira yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Kasatreskrim Polrestabes Makassar. Diduga perwira pengganti ini merupakan pesanan Ketua KPK Abraham Samad.

Abraham sebelumnya sempat diduga berada di balik pergantian tiga penyidik KPK yang tengah menangani kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Bahkan, ketiganya dikabarkan mengantongi sejumlah petunjuk yang bisa mengarahkan pihak bank yang menjadi sponsor suap dalam kasus ini. Namun Abraham membantah bahwa dirinya berada di balik penarikan ketiga penyidik KPK.

Menurut Abraham, justru dia yang mendorong agar Miranda Swaray Gultom ditetapkan sebagai tersangka. Terkait ketiga penyidik yang hendak ditarik ini memiliki petunjuk tentang siapa sponsor suap dalam kasus ini, Abraham mengatakan, KPK mendorong agar siapa pun yang berada di belakang kasus suap DGS BI ini diusut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Dukcapil Terbitkan Akta Kematian Jemaah Haji

Nasional
Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu 'Bekingan' Bisnis Judi Ferdy Sambo

Marwah Jadi Taruhan, Polri Didorong Usut Tuntas Isu "Bekingan" Bisnis Judi Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Jokowi Apresiasi Pelaksanaan Jambore Nasional XI Tahun 2022 yang Kenalkan Teknologi Digital

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Pemerintah Diminta Tak Gagal Lagi Turunkan Tingkat Perokok Anak Tahun 2024

Nasional
Instruksi Kapolri Sikat Habis 'Bekingan' Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Instruksi Kapolri Sikat Habis "Bekingan" Bandar Judi di Tengah Isu Konsorsium 303 Kaisar Sambo...

Nasional
KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Nasional
PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.