Rakyat Tunggu Bukti Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Kalau memang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menepis adanya perpecahan, hal itu harus dibuktikan dengan adanya soliditas pimpinan KPK.

"Jadi, sekarang rakyat menunggu bukti. Karena setelah menyatakan pimpinan KPK tetap kompak, soliditas itu harus dibuktikan dan diaktualisasi dengan kinerja yang meyakinkan," tandas anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Senin (19/3/2012).

Menurut Bambang, pernyataan soliditas saja tidak cukup karena hal itu tidak akan menyelesaikan semua pekerjaan yang sedang dan akan dihadapi KPK ke depan. "Soliditas memang penting, tetapi bukan yang utama. Di atas segala-galanya adalah perilaku jujur pimpinan KPK kepada rakyat yang harus memiliki keberanian dan berkemauan serta memegang teguh etika," tambah anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR itu.

"Soliditas itu pun tidak serta-merta mampu menarik simpati. Besar kecilnya simpati untuk KPK bergantung pada keberanian KPK menuntaskan kasus-kasus besar atau mega skandal yang selama ini sudah mencabik-cabik keadilan di negara ini," lanjut Bambang.   

Konsekuensi dari pernyataan tentang soliditas pimpinan KPK, lanjut Bambang, semakin beratnya tantangan yang dihadapi KPK.

"Sejumlah indikator yang terkait dengan kasus Bank Century, cek perjalanan, wisma atlet di Palembang, dan kasus Hambalang, sudah dicatat publik. Repotnya, publik meyakini semua indikator itu benar. Maka, tantangan menangani semua kasus itu adalah jangan sampai publik menangkap kesan KPK tebang pilih atau menyederhanakan kasus," jelas Bambang lagi.

Ia mengatakan, dengan kepemimpinan yang semakin solid, KPK seharusnya semakin progresif menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian.

"Rakyat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan KPK di era Abraham Samad. Namun, KPK juga harus paham bahwa rakyat belum puas karena penanganan beberapa kasus besar belum ada kemajuan berarti," paparnya.

"Diduga, tersendat-sendatnya penanganan beberapa kasus itu disebabkan terjadinya disharmoni atau perpecahan di tubuh pimpinan KPK," demikian Bambang memperkirakan.