Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Gerakan Sosial Dukung Abraham Samad

Kompas.com - 16/03/2012, 09:15 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perpecahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh berlarut-larut. Sebab, hal itu akan mengganggu dan menyebabkan kondisi yang tidak sehat dalam suasana kerja dan capaian tugas-tugas pimpinan KPK.

Oleh sebab itu, perlu gerakan sosial seperti model gerakan saat mendukung anti kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit dan Chandra Hamzah. Gerakan sosial itu khusus kepada Ketua KPK Abraham Samad, yang di bawah kepemimpinannya menggerakkan kasus-kasus yang selama ini dinilai macet. Akibatnya, ia mendapat perlawanan, tak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam KPK.

Hal itu dilontarkan oleh Bambang Soesatyo, Jumat (16/3/2012) pagi ini.

"Gejolak di KPK selama ini sepertinya rekayasa untuk mendiskreditkan Abraham Samad. Sebab, pada periode kepemimpinannya yang belum lewat setengah tahun kasus-kasus besar yang macet diterobosnya. Misalnya, kasus travel cek, kasus wisma atlet, dan kasus Century yang sebentar lagi akan ditingkatkan kasusnya menjadi penyidikan dari sebelumnya penyelidikan," ujar Bambang.

Menurut Bambang, begitu Abraham masuk dan memimpin KPK, dengan gaya dan keberaniannya, kasus-kasus besar yang macet jalannya diterobos, seperti menetapkan Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh sebagai tersangka baru dalam kasus travel cek dan wisma atlet.

"Yang ditunggu publik sekarang adalah Century naik ke penyidikan. Namun, ia mendapat perlawanan. Karena itu, waspadai adanya upaya memacetkan kembali kasus-kasus besar seperti cek pelawat, wisma atlet, Hambalang, dan Century dengan mendiskreditkan Abraham Samad sehingga membuat KPK mandul dan terpecah, yang membuat sosok Abraham seolah gagal," papar Bambang.

Dukungan terhadap Abraham, lanjut Bambang, harus diawali peyebaran dukungan lewat jejaring sosial, internet, dan aksi-aksi masif di berbagai tempat, termasuk di KPK. "Sebab, kalau tidak, Abraham dialienasikan sendirian dan 'dibusukkan' di KPK oleh mereka yang tidak ingin kasus-kasus besar itu dibongkar tuntas," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

    Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

    Nasional
    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Nasional
    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com