Jangan Lupa, Kasus Wilmar dan MNA Jauh Lebih Besar

Kompas.com - 13/03/2012, 18:51 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan Kejaksaan untuk mengusut dugaan skandal restitusi pajak dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Besaran skandal restitusi ini mencapai Rp 7,2 triliun.

Skandal ini dilaporkan oleh seorang pegawai pajak Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni pada Komisi III beberapa bulan lalu. "Itu sudah di kejaksaan, orangnya sudah hampir tersangka. Sudah delapan bulanan lewat. Tanya Jaksa Agung itu. Itu sudah 8 bulanan lewat," ujar anggota Panja dari Komisi III, Edy Ramli Sitanggang usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/3/2012).

Sementara itu, anggota panja lainnya, dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin menyatakan penegak hukum jangan hanya fokus pada kasus Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Skandal dari dua perusahaan raksasa ini kata dia harus segera ditelusuri karena memakan uang negara yang tak sedikit.

"Uangnya Dhana mah kecil, tapi kasus itu yang lebih banyak, sampai triliun. Kasus DW belum seberapa. Jangan kita dininabobokkan dengan masalah Dhana saja. Usut juga kasus Wilmar dan PT MNA ini," tegasnya.

Azis juga mempertanyakan Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak menindaklanjuti laporan Isnaeni ini hingga ia melaporkannya ke Komisi III. Padahal, kata dia, laporan Isnaeni ini juga penting untuk memperbaiki internal Ditjen Pajak.

"Kenapa Dirjen Pajak tidak respon surat Isnaeni itu. Surat sudah 8 bulan kenapa tidak cepat direspon. Malah Komisi III yang diberikan surat ini. Ada apa, kenapa tidak direspon," tutur Azis.

Tjatur Sapto Edy yang juga anggota Panja menyatakan, bukan berarti kasus dugaan korupsi Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani tak perlu diusut. Namun, ia mengingatkan agar Ditjen Pajak dan penegak hukum bahu-membahu untuk menelusuri mega skandal lainnya. Panja berharap dalam pertemuan dengan PPATK, Bareskrim dan Ditjen Pajak, kasus dugaan skandal ini dapat segera dituntaskan.

"Kasus Dhana juga harus ditelusuri hingga tuntas. Kami berharap Ditjen Pajak juga bisa segera usut siapa saja dari internal yang terlibat dalam skandal Wilmar dan PT MNA dan kasus ini juga harus segera dituntaskan," pungkas Tjatur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih 'Warna' Apa?

    Kelana Ridwan Kamil ke Elite Parpol, Pilih "Warna" Apa?

    Nasional
    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

    Nasional
    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

    Nasional
    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

    Nasional
    Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

    Nasional
    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

    Nasional
    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

    Nasional
    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

    Nasional
    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

    Nasional
    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

    Nasional
    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

    Nasional
    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

    Nasional
    Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

    Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

    Nasional
    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.