Jangan Lupa, Kasus Wilmar dan MNA Jauh Lebih Besar

Kompas.com - 13/03/2012, 18:51 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pajak Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan keseriusan Kejaksaan untuk mengusut dugaan skandal restitusi pajak dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Besaran skandal restitusi ini mencapai Rp 7,2 triliun.

Skandal ini dilaporkan oleh seorang pegawai pajak Kepala KPP Besar Dua M. Isnaeni pada Komisi III beberapa bulan lalu. "Itu sudah di kejaksaan, orangnya sudah hampir tersangka. Sudah delapan bulanan lewat. Tanya Jaksa Agung itu. Itu sudah 8 bulanan lewat," ujar anggota Panja dari Komisi III, Edy Ramli Sitanggang usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/3/2012).

Sementara itu, anggota panja lainnya, dari Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin menyatakan penegak hukum jangan hanya fokus pada kasus Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani. Skandal dari dua perusahaan raksasa ini kata dia harus segera ditelusuri karena memakan uang negara yang tak sedikit.

"Uangnya Dhana mah kecil, tapi kasus itu yang lebih banyak, sampai triliun. Kasus DW belum seberapa. Jangan kita dininabobokkan dengan masalah Dhana saja. Usut juga kasus Wilmar dan PT MNA ini," tegasnya.

Azis juga mempertanyakan Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak menindaklanjuti laporan Isnaeni ini hingga ia melaporkannya ke Komisi III. Padahal, kata dia, laporan Isnaeni ini juga penting untuk memperbaiki internal Ditjen Pajak.

"Kenapa Dirjen Pajak tidak respon surat Isnaeni itu. Surat sudah 8 bulan kenapa tidak cepat direspon. Malah Komisi III yang diberikan surat ini. Ada apa, kenapa tidak direspon," tutur Azis.

Tjatur Sapto Edy yang juga anggota Panja menyatakan, bukan berarti kasus dugaan korupsi Dhana Widyatmika dan Ajib Hamdani tak perlu diusut. Namun, ia mengingatkan agar Ditjen Pajak dan penegak hukum bahu-membahu untuk menelusuri mega skandal lainnya. Panja berharap dalam pertemuan dengan PPATK, Bareskrim dan Ditjen Pajak, kasus dugaan skandal ini dapat segera dituntaskan.

"Kasus Dhana juga harus ditelusuri hingga tuntas. Kami berharap Ditjen Pajak juga bisa segera usut siapa saja dari internal yang terlibat dalam skandal Wilmar dan PT MNA dan kasus ini juga harus segera dituntaskan," pungkas Tjatur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

    Profil Buya Syafii Maarif: Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pejuang Pendidikan

    Nasional
    Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

    Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Diduga Terlibat ISIS sejak 2019

    Nasional
    Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

    Nasdem Tak Tertarik Gabung Koalisi Bentukan PKB, Ini Alasannya

    Nasional
    Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

    Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

    Nasional
    Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

    Ada Spanduk Dukungan Maju pada Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Ganggu Saya dengan Isu Capres!

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

    Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

    Nasional
    Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

    Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

    Nasional
    PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

    PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

    Nasional
    Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

    Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

    Nasional
    KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

    KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

    Nasional
    Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

    Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

    Nasional
    MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    Nasional
    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    Nasional
    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Nasional
    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.