Satgas Antipornografi Sudah Bekerja sejak 3 Maret

Kompas.com - 13/03/2012, 15:35 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi telah resmi bekerja sejak 3 Maret 2012. Ia membantah tudingan bahwa Satuan Tugas ini tidak kontraproduktif dan membuat polemik baru.

Julian mengatakan, pembentukan tim antipornografi, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ini merupakan amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

"Jadi ini upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan pornografi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang," kata Julian kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2012).

Tim antipornografi itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Sementara itu, ketua harian dijabat oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. Adapun anggotanya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E. Pangestu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Dr Mukhlis Paeni.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung tidak melihat ada alasan yang mendesak bagi pemerintah membentuk tim antipornografi. Menurut Pramono, pembentukan tim antipornografi akan kontraproduktif.

"Saya lihat tidak ada hal yang substansial untuk dibentuk satgas antipornografi. Mungkin ini bagian untuk membuat polemik baru dan itu kontraproduktif," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa.

Pramono mengatakan, dengan membentuk tim, pemerintah menilai persoalan pornografi menjadi ancaman bagi negara. Padahal, kata dia, masalah terpenting yang perlu mendapat perhatian negara adalah penanganan kasus korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau kemudian dibentuk satgas antipornografi, apanya yang mau dilakukan? Ini menunjukkan bahwa adanya disorientasi. Saya tak tahu siapa yang berikan masukan kepada Presiden sehingga harus dibuat satgas antipornografi yang tidak perlu," kata Pramono.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

    Nasional
    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

    Nasional
    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

    Nasional
    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

    Nasional
    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

    Nasional
    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

    Nasional
    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

    Nasional
    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

    Nasional
    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

    Nasional
    Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

    Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

    Nasional
    Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

    Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

    Nasional
    Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

    Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

    Nasional
    Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

    Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.