Teten: Jika Dipersulit, Peluang Independen Tertutup!

Kompas.com - 09/03/2012, 20:55 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Teten Masduki, aktivis Jaringan Masyarakat Independen mengungkapkan, dengan berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang verifikasi faktual, ia menilai hal tersebut bisa memperkecil peluang calon gubernur jalur independen.

"Jika diperumit, peluang independen di Pilkada tertutup luar biasa, dukungan KTP nya saja sudah susah, KPUD tidak memahami bahwa independen ini harus dimudahkan," ujarnya kepada Kompas.com saat diskusi bertemakan "Selamatkan Hak Konstitusi Warga Jakarta untuk Calon Independen" di Jl. Kapten Tendean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/3/2012).

Prediksi tersebut bukannya tak beralasan. Pasalnya ada beberapa peraturan yang dinilai merugikan pasangan independen, yaitu sesuai surat edaran KPUD tertanggal 20 Februari 2012 yang mengatakan bahwa orang yang tidak datang dalam verifikasi, petugas Petugas Pemungutan Suara (PPS) akan mendatangi ke alamat yang tercantum. Jika masih tidak menemui orang tersebut, ia harus menandatangani form B8 tentang pembatalan dukungan.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Teten mengungkapkan peraturan tersebut tak relevan dengan karakter warga ibukota yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. "KPUD tidak bisa semata-mata menentukan waktu sendiri, tanggal sekian untuk verifikasi, anda harus hadir," ujarnya.

Selain itu, hal yang dirasa menjadi kerugian bagi independen adalah kebijakan pembatalan dukungan KTP apabila telah memasuki habis masa berlakunya. "Kan mereka udah ngumpulin KTP ada yang dari 6 bulan lalu, 9 bulan lalu, bisa saja waktu sekarang verifikasi faktual sudah habis masa berlakunya. Harusnya tetap disahkan," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang tokoh kebudayaan Betawi, Ridwan Saidi malahan melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi faktual. Dengan melihat demikian, Ridwan mengaku perkara tersebut layak untuk digugat ke Mahkamah Agung (MA) ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh masyarakat.

"Jadi itu harus digugat ke MK, karena bertentangan dengan UUD. Kalau perlu KPUD diduduki," tegasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Nasional
    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Nasional
    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Nasional
    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Nasional
    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Nasional
    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Nasional
    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Nasional
    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Nasional
    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Nasional
    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    Nasional
    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X