Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Tidak Ada "Mark Up" Pembelian Sukhoi

Kompas.com - 06/03/2012, 15:07 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Watch menduga adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI-Polri. IPW menyebutkan, untuk membeli Sukhoi lengkap dengan persenjataan, otoritas Vietnam membayar per unitnya seharga 53 juta dollar AS. Akan tetapi, Indonesia, katanya, membayar harga per unitnya 78,3 juta dollar AS tanpa persenjataan.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya tudingan penggelembungan anggaran atau mark-up. Menurut Purnomo, pembelian itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kontrak di tahun 2012.

"Saya tegaskan tidak ada mark up dalam pembelian Sukhoi itu. Yang kita lakukan kita akan bangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, kurang 6, itu yang kita beli. Tahun 2007 pembelian pertama, pada kontrak 2007. Sekarang ada kontrak lagi untuk 2012. Tentu harganya berbeda. Perbedaannya tidak banyak karena hanya untuk meng-cover inflasi, eskalasi," ujar Purnomo dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menhan mengatakan, kontrak pembelian Sukhoi antara Indonesia dan Vietnam mengalami perbedaan karena selain membeli Sukhoi, Indonesia juga membeli peralatan mesin senjata lainnya yang berjumlah 12 buah.

"Hati-hati kalau melihat nilai kontrak. Nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin beda karena nilai kontrak kita, di samping beli Sukhoi, juga beli peralatan lain. Jadi, tolong tidak bisa bandingkan apple to apple," lanjutnya.

Menhan minta media tak hanya mendapat informasi setengah-setengah dalam pembelian alutsista tanpa melihat data yang lengkap. Selain itu, Purnomo juga menegaskan, dalam pembelian peralatan pertahanan negara ini ada tim konsultasi dan pengawas yang melakukan pengawasan secara ketat. Jadi, kemungkinan mark up itu, kata dia, tidak akan terjadi.

"Jangan hanya dapat masukan dari orang yang kecewa atau gampang saja memberikan input langsung masuk ke media. Harusnya datang ke kita untuk penjelasan lengkap. Yang awasi kita banyak, kejaksaan, KPK, BPK, DPR, BPKP, media, LSM. Jadi dipastikan dapat info harus jelas, jangan dibilang Vietnam kontrak 50 perak, kita 100 perak lalu ada mark up. Tanya dulu kontraknya kayak apa," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, IPW mencurigai pembelian Sukhoi yang disebut G to G (antarpemerintah) itu ada potensi mark up sebesar 100 juta dollar AS sampai 140 juta dollar AS. IPW meminta KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengawasi pembelian persenjataan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com