Sita Seluruh Harta Koruptor!

Kompas.com - 05/03/2012, 13:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemiskinan koruptor dianggap sebagai cara efektif untuk menimbulkan efek jera melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki, mengatakan, agar lebih berefek, seluruh kekayaan pelaku tindak pidana korupsi harus disita negara, bukan hanya harta hasil tindak pidananya.

"Kekayaan seluruhnya yang disita, jangan yang hasil tindak pidana korupsinya saja. Kalau ini dilakukan, tidak ada yang berani korupsi," kata Teten saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/3/2012).

Hal tersebut, kata Teten, tidak melanggar hak asasi manusia. Penyitaan seluruh harta koruptor telah diterapkan di negara lebih maju, seperti di Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, lanjut Teten, belum ada undang-undang yang mengatur penyitaan seluruh harta koruptor.

"Harus ada undang-undangnya dulu yang mengatur aparat untuk bisa ambil semua harta koruptor," ucapnya. Teten juga menilai, pemiskinan koruptor lebih rasional ketimbang menerapkan hukuman mati bagi para terpidana korupsi.

Hal lain yang perlu dilakukan, lanjutnya, menerapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, bukan hanya si pelaku yang dapat dijerat melainkan juga pihak lain yang menerima uang hasil korupsi si pelaku. "Bukan pada dirinya sendiri, tapi anak, istrinya, partai politik," tambah Teten.

Dia menambahkan, selama ini pelaku tindak pidana korupsi masih dapat bernapas lega meskipun telah divonis. Karena masih memiliki harta, mereka masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbang dana ke partai politik, maupun membangun citra baru di media.

"Bisa bayar lawyer yang mahal, pencitraan di media. Kalau dimiskinkan, dia enggak akan punya biaya untuk bangun image baru," ucap Teten. "Jadi, dimiskinkan saja. Kalau mau berantas korupsi, jangan tanggung-tanggung," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

    BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

    Nasional
    Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

    Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

    Nasional
    Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

    Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

    Nasional
    Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

    Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

    Nasional
    Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

    Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

    Nasional
    UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

    UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

    Nasional
    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

    Nasional
    UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

    UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

    Nasional
    Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

    Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

    Nasional
    242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

    242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

    Nasional
    Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

    Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

    Nasional
    Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

    Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

    Nasional
    PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

    PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

    Nasional
    Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

    Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

    Nasional
    Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

    Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.