Sita Seluruh Harta Koruptor!

Kompas.com - 05/03/2012, 13:29 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemiskinan koruptor dianggap sebagai cara efektif untuk menimbulkan efek jera melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki, mengatakan, agar lebih berefek, seluruh kekayaan pelaku tindak pidana korupsi harus disita negara, bukan hanya harta hasil tindak pidananya.

"Kekayaan seluruhnya yang disita, jangan yang hasil tindak pidana korupsinya saja. Kalau ini dilakukan, tidak ada yang berani korupsi," kata Teten saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/3/2012).

Hal tersebut, kata Teten, tidak melanggar hak asasi manusia. Penyitaan seluruh harta koruptor telah diterapkan di negara lebih maju, seperti di Amerika Serikat. Sementara di Indonesia, lanjut Teten, belum ada undang-undang yang mengatur penyitaan seluruh harta koruptor.

"Harus ada undang-undangnya dulu yang mengatur aparat untuk bisa ambil semua harta koruptor," ucapnya. Teten juga menilai, pemiskinan koruptor lebih rasional ketimbang menerapkan hukuman mati bagi para terpidana korupsi.

Hal lain yang perlu dilakukan, lanjutnya, menerapkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dengan demikian, bukan hanya si pelaku yang dapat dijerat melainkan juga pihak lain yang menerima uang hasil korupsi si pelaku. "Bukan pada dirinya sendiri, tapi anak, istrinya, partai politik," tambah Teten.

Dia menambahkan, selama ini pelaku tindak pidana korupsi masih dapat bernapas lega meskipun telah divonis. Karena masih memiliki harta, mereka masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbang dana ke partai politik, maupun membangun citra baru di media.

"Bisa bayar lawyer yang mahal, pencitraan di media. Kalau dimiskinkan, dia enggak akan punya biaya untuk bangun image baru," ucap Teten. "Jadi, dimiskinkan saja. Kalau mau berantas korupsi, jangan tanggung-tanggung," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

    Nasional
    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

    Nasional
    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

    Nasional
    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

    Nasional
    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

    Nasional
    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

    Nasional
    Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

    Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

    Nasional
    Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

    Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

    Nasional
    Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

    Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

    Nasional
    Saat Gus Yahya Melawan Arus

    Saat Gus Yahya Melawan Arus

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

    [POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

    Nasional
    Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

    Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

    Nasional
    Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

    Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

    Nasional
    Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

    Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

    Nasional
    Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

    Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.