Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Batal Rekomendasikan Ahli

Kompas.com - 22/02/2012, 16:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan tidak merekomendasikan ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus bailout Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mengenai nama-nama ahli kita pasrahkan sepenuhnya ke KPK untuk menentukan nama-nama," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai memimpin rapat internal Timwas di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Dalam rapat kerja dengan KPK, pekan lalu, KPK meminta agar Timwas merekomendasikan sejumlah ahli kepada KPK. Keterangan ahli diperlukan lantaran ada perbedaan pandangan di internal KPK, yakni kasus itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan dan masih perlu waktu untuk mendalami.

KPK meminta rekomendasi ahli dari Timwas agar tidak ada sangkaan bahwa KPK memilih ahli untuk kepentingan tertentu.

"Supaya berimbang, kita minta ahli-ahli yang disodorkan oleh Timwas. Supaya adil," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, Timwas batal merekomendasikan ahli lantaran tak mau ikut campur dalam proses hukum. Padahal, dalam rapat, setiap fraksi sudah meyodorkan nama-nama ahli di berbagai bidang untuk direkomendasikan ke KPK.

"Setelah kita kaji lagi, itu bukan ranah kami. Memajukan ahli terkesan kita intervensi hukum. Makanya, kita serahkan sepenuhnya ke KPK. Kan dalam waktu secepatnya seperti janji Abraham Samad akan ada keputusan oleh KPK dalam penanganan Century," ujarnya.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, keterangan ahli tak diperlukan dalam penanganan kasus Bank Century. Pasalnya, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan sudah menyimpulkan ada indikasi kerugian negara dalam kasus itu.

"Seharusnya KPK tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk menunda-nunda kasus Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pascareformasi ini," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com