Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Pegawai KPK Itu Memang Bertugas Tukarkan Uang

Kompas.com - 20/02/2012, 16:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, transaksi mencurigakan terkait pegawai KPK yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukanlah transaksi rekening, melainkan transaksi penukaran uang melalui money changer. Transaksi money changer tersebut, kata Johan, tidak berindikasi tindak pidana karena si pegawai yang dilaporkan PPATK itu memang bertugas menukarkan uang-uang KPK.

Nilai uang KPK yang ditukarkan pegawai itu memang terbilang besar sehingga pihak money changer melaporkannya ke PPATK. "Dia bukan rekening, dia valas. Kalau orang nuker di atas 100 juta, money changer-nya laporkan ke PPATK," katanya di Jakarta, Senin (20/2/2012).

Johan menanggapi pemberitaan yang menyebutkan bahwa PPTAK menganalisis adanya transaksi keuangan tidak wajar satu pegawai KPK. Laporan hasil analisis (LHA) itu menurutnya sudah diteruskan ke istitusi penegakan hukum.

Menurut Johan, LHA PPATK itu sudah dilaporkan ke KPK pada Juni 2010. Kemudian, pengawasan internal KPK melakukan penelusuran. Hasilnya, pegawai yang dimaksud PPTAK itu diketahui sebagai staf di Biro Perencanaan dan Keuangan KPK yang memang bertugas menukarkan uang.

"Dan itu bukan uang dia, dan tidak masuk ke rekening dia," tambah Johan. Misalnya, lanjut Johan, hal itu dilakukan untuk menukar rupiah ke pecahan mata uang dollar AS yang dibutuhkan untuk pegawai-pegawai KPK dinas luar negeri, atau menukarkan uang sitaan dalam bentuk dollar ke rupiah.

Sebelum dikembalikan ke negara, kata Johan, uang hasil tindak pidana korupsi yang disita KPK harus berbentuk rupiah. "Semua barang sitaan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam kasusnya itu disetor dalam bentuk rupiah ke negara. Tugas orang ini melakukan penukaran ke money changer," papar Johan.

"Intinya, ini masalah penukaran uang saja. Karena jumlahnya terlalu tinggi, maka dilaporkan ke PPATK," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com