Benny: Usut Transaksi Tak Wajar Pihak Banggar

Kompas.com - 20/02/2012, 16:15 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak segera menyelesaikan pengusutan transaksi tidak wajar yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pihak Badan Anggaran atau Banggar DPR. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III Benny K Harman saat rapat kerja dengan PPATK di Komplek DPR, Senin (20/2/2012).

Hadir Ketua PPATK M Yusuf, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dan jajarannya. Dalam rapat kerja itu terungkap PPATK tengah mengusut sekitar 2.000 transaksi tidak wajar yang melibatkan anggota Dewan. Mayoritas transaksi itu melibatkan pihak Banggar.

Benny mendesak KPK melanjutkan pengusutan itu hingga tuntas. Jika ditemukan transaksi mencurigakan, kata politisi Partai Demokrat itu, PPATK harus menyerahkan ke arapat penegak hukum untuk diselidiki ada tidaknya tindak pidana.

"Kenapa ini penting, mengingat saat ini ada semacam ketidakpercayaan publik terhadap lembaga Dewan. Informasi ini ikut memberi kontrubusi makin terpukurnya lembaga Dewan di mata publik," kata Benny.

"Kami tidak bermaksud untuk memproteksi Dewan. Tapi kami sangat mengharapkan proses analisis ini dilakukan dalam tempo yang tidak begitu lama dan diumumkan hasilnya kepada publik," pungkas Benny.

Dukungan sama disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. "Silahkan buka saja sesuai kewenangannya," kata Marzuki.

Yusuf mengatakan, pengusutan itu adalah inisiatif dari PPATK. Untuk saat ini, kata dia, belum ditemukan ada indikasi tindak pidana. Namun, transaksi itu dianggap menyimpang dari profil sebagai anggota Dewan.

Yusuf tak mau menjelaskan mengenai berapa jumlah anggota Dewan dan besaran transaksi. Ketika dimintai tanggapan desakan penuntasan dengan segera, Yusuf menjawab, "tanpa ada permintaan dari siapapun kita akan bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan."



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X