KPK Jerat Mafia Anggaran DPR Melalui Wa Ode

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menjerat mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat melalui keterangan Wa Ode Nurhayati. KPK yakin, mantan anggota Badan Anggaran DPR yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah itu bukan satu-satunya pemain anggaran di DPR.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK mempersilakan Wa Ode menceritakan semua yang dia ketahui soal permainan anggaran di DPR, termasuk apabila hal itu melibatkan pimpinan Banggar, pimpinan DPR, ataupun sejumlah politikus partai besar. Wa Ode pernah menuding Partai Golkar menjebaknya sehingga menjadi tersangka.

”Inilah saatnya WON (Wa Ode Nurhayati) untuk membuka apa yang selama ini ingin dia sampaikan. Silakan disampaikan ke KPK. Tugas KPK membuktikan. Tetapi, apa yang disampaikan WON tentu harus disertai bukti dan data,” kata Johan, di Jakarta, Kamis (16/2).

Seusai diperiksa KPK pada Selasa, Wa Ode mengatakan, pengusaha yang melaporkan dirinya menerima uang, yakni Haris Surahman, ataupun orang-orang yang selama ini getol menudingnya sebagai calo anggaran berasal dari partai yang sama, yakni Partai Golkar. Apalagi, Fahd yang juga tersangka dalam kasus ini adalah Ketua Gema Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sayap organisasi MKGR, salah satu pendiri Partai Golkar.

”Saudara Haris, Saudara Fadh, Saudara Mekeng (Melchias Mekeng, Ketua Banggar DPR), dan Saudara Nudirman (Munir) kader dari tempat yang sama. Kawan-kawanlah yang tafsirkan sendiri,” katanya.

Wa Ode mencontohkan kejanggalan pelaporan dirinya seusai tampil di acara Mata Najwa. Menurut Wa Ode, Haris yang melaporkan tudingan penyuapan terhadap dirinya saat itu diterima empat unsur pimpinan Banggar DPR.

”Bupati wali kota saja begitu sulit masuk ke ruang Banggar untuk mengadukan nasibnya ke Banggar dalam bingkai bangsa dan negara. Ini Saudara Haris yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, mudah masuk dan diterima oleh empat pimpinan Banggar. Menurut Anda, ini dramatis enggak? Apalagi intinya hanya melaporkan Wa Ode,” katanya.

Johan mengatakan, hasil penggeledahan KPK di ruangan Wa Ode dan ruangan Sekretariat Banggar DPR digunakan untuk mengembangkan penyidikan yang mengarah pada keterlibatan sejumlah politikus DPR lainnya.

(BIL)