Timwas DPR Persoalkan KPK Gunakan Pakar Perbankan

Kompas.com - 15/02/2012, 07:52 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Pengawas DPR untuk Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Hak Angket Bank Century akan mempersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana melibatkan pakar perbankan dan administrasi dalam menyelidiki kasus penyelamatan Bank Century oleh pemerintah dengan dana Rp 6,7 triliun. Direncanakan, Rabu (15/2/2012), Timwas DPR mengundang KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjelaskan perkembangan kasus Bank Century.

”Mengapa KPK menggunakan pakar perbankan dan administrasi untuk kasus Bank Century meskipun prosesnya baru penyelidikan? Seharusnya, memanggil pakar itu saat proses pengadilan dan bukan penyelidikan. Dan juga, setahu saya, untuk kasus-kasus korupsi lainnya KPK tidak pernah memanggil pakar untuk tahap penyelidikan maupun penyidikan,” kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, saat dihubungi Kompas, Selasa malam, di Jakarta.

Bambang khawatir, kasus Bank Century yang sebenarnya sudah di ambang pintu meningkatkan penyelidikan menjadi tahapan penyidikan terganjal gara-gara mengundang pakar perbankan dan administrasi.

”Seolah-olah pendapat pakar perbankan dan administrasi adalah pendapat yang benar sehingga kasus Bank Century tidak akan maju-maju di tahap penyelidikan. Bahkan, boleh jadi, kasus ini akan terkubur meskipun kuburannya tak jelas di mana,” tambah Bambang.

Ia mengaku mendengar informasi dari orang dalam KPK bahwa rencana mengundang pakar perbankan dan administrasi dalam penyelidikan Bank Century merupakan ide Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto. ”Padahal, Bambang mantan pengacara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” ujar Bambang lagi.

Kepada Kompas, Bambang memang mengaku pernah menjadi pengacara LPS saat merebaknya kasus Bank Century dua tahun lalu. ”Akan tetapi, saya sudah men-declare profesi saya saat mendampingi LPS dan sekarang sudah clear,” katanya pertengahan Januari lalu.

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki juga mengatakan bahwa  Bambang harus mundur menangani kasus Bank Century di KPK karena ia akan menghadapi perbenturan kepentingan.

Sebelumnya,  Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, ada wacana di pimpinan KPK untuk melibatkan pakar di bidang perbankan dan administrasi, pakar yang dianggap independen untuk membantu KPK mencari indikasi tindak pidana.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

    Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

    Nasional
    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

    Nasional
    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Nasional
    Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

    Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

    Nasional
    Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

    Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

    Nasional
    Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

    Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

    Nasional
    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    Nasional
    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    Nasional
    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Nasional
    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Nasional
    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X