Tata Kelola Aset Kemdikbud Bermasalah

Kompas.com - 14/02/2012, 23:29 WIB
Penulis Luki Aulia
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sistem tata kelola aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermasalah. Akibatnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja kementerian pada tahun 2010 memberi predikat atau opini disclaimer kepada kementerian itu. Persoalan aset itu pula yang menghambat peningkatan opini atau penilaian.

Hal itu dikemukakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam pertemuan dengan Mendikbud Mohammad Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Selasa (14/2/2012), Jakarta. "Tadi sudah kita coba solusinya. Memetakan mana aset yang priotitas untuk diselesaikan," ujar Rizal.

Aset yang dimaksud adalah aset perguruan tinggi yang menjadi wewenang Kemdikbud. Rizal menjelaskan, banyak aset perguruan tinggi yang tidak tercatat, termasuk aset yang berstatus hibah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan sekaligus karena ada aset-aset yang berasal dari dana dekonsentrasi. "Jika dibiarkan terlalu lama, khawatir akan terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan," katanya.

Menanggapi hal ini Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, tata kelola aset di kementerian bermasalah. Hal itu karena banyaknya jumlah aset milik Kemdikbud, terutama tahun 2012, ketika bidang kebudayaan bergabung dengan pendidikan. "Kita ingin perbaiki tata kelola aset dan menumbuhkan budaya anti korupsi," ujarnya.

Ada tiga jenis aset di Kemdikbud. Pertama, aset yang sudah memiliki sertifikat dan tidak ada masalah sengketa. Kedua, aset yang telah bersertifikat tetapi terlibat sengketa. Ketiga, aset yang belum bersertifikat tetapi jelas milik Kemdikbud.

"Kami akan buat data aset prioritas, terutama aset yang strategis dan memiliki nilai tinggi," kata Nuh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Jokowi: Saat Krisis Kesehatan, Mana yang Enggak Benar Kelihatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.