Kompas.com - 14/02/2012, 19:54 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, menuding pimpinan Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, ikut bermain dalam kasus yang menjeratnya.

Wa Ode juga mengisyaratkan kalau kasus yang menjeratnya ini merupakan skenario kader-kader Partai Golkar.

"Saudara Haris (Surahman) kader dari tempat yang sama, saudara Fahd kader dari tempat yang sama, saudara Mekeng dari tempat yang sama, saudara Nudirman kader di tempat yang sama. Kawan-kawanlah yang tafsirkan sendiri," kata Wa Ode seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Adapun Haris, Fahd A Rafiq, Nudirman Munir, dan Mekeng yang disebut Wa Ode itu merupakan kader-kader Partai Golkar. Wa Ode menjadi tersangka atas tuduhan menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Fahd.

Uang itu diberikan melalui Haris Surahman. Fahd kemudian turut menjadi tersangka, sementara Haris dicegah KPK bepergian ke luar negeri. Menurut Wa Ode, sejak awal dirinya disasar untuk dijadikan tersangka kasus ini.

Politikus Partai Amanat Nasional itu lantas mengatakan kalau Haris Suharman muncul tidak lama setelah Wa Ode mengungkap adanya praktik mafia anggaran di DPR dalam tayangan "Mata Najwa" di Metro TV, beberapa waktu lalu.

"Haris ini muncul dua hari setelah Mata Najwa, diterima di ruang Banggar sampai dengan proses hari ini, saya mengingatkan teman-teman media," katanya.

Kemudian, lanjut Wa Ode, Nudirman Munir dan Mekeng meminta data rekening Wa Ode dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan saat itu, Yunus Husein.

Transaksi Wa Ode ini yang kemudian dilaporkan ke pimpinan DPR. Dari laporan tersebut terungkap adanya 21 transaksi mencurigakan terkait Banggar DPR. Beberapa waktu lalu, Wa Ode juga pernah mengaku diperas secara tidak langsung oleh staf Nudirman Munir.

Staf tersebut, katanya, datang seminggu setelah Wa Ode tampil dalam acara "Mata Najwa". Intinya, staf itu meminta Wa Ode membayar sejumlah uang ke Nudirman sebagai syarat dirinya tidak diproses Badan Kehormatan (BK) DPR. Saat itu, Nudirman adalah Wakil Ketua BK DPR.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

    Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

    Nasional
    Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

    Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

    Nasional
    Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

    Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

    Nasional
    Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

    Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

    Nasional
    Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

    Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

    Nasional
    Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

    Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

    Nasional
    Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

    Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

    Nasional
    K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

    K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

    Nasional
    Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

    Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

    Nasional
    Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

    Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

    Nasional
    PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

    PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

    Nasional
    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

    Nasional
    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

    Nasional
    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X