Usut Century, KPK Berencana Libatkan Pakar Perbankan dan Administrasi

Kompas.com - 14/02/2012, 18:09 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berencana melibatkan pakar perbankan dan administrasi dalam menyelidiki kasus bailout Bank Century. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, rencana tersebut baru sebatas wacana pada jajaran pimpinan KPK.

"Ada wacana di pimpinan KPK melibatkan pakar di bidang perbankan dan administrasi, pakar yang kita anggap independen," kata Johan di Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Langkah tersebut dianggap dapat membantu KPK menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proses penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun tersebut.

Johan juga mengatakan, KPK akan menyampaikan hasil gelar perkara yang dilakukan pihaknya selama dua pekan ini ke Tim Pengawas Kasus Bank Century, Rabu (15/2/2012) besok.

"Besok jam setengah sepuluh, pimpinan dengan tim lengkap dari tim Century akan bertemu dengan Timwas Century di DPR," kata Johan.

Menurutnya, gelar perkara yang dilakukan Jumat (10/2/2012) dan Senin (13/2/2012) itu mendalami hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data-data yang disampaikan Timwas ke KPK.

Beberapa waktu lalu, Timwas Century menyampaikan sejumlah data ke KPK, antara lain, pendapat para pakar yang menyatakan adanya pelanggaran tindak pidana dalam proses bailout ini.

Kasus bailout Bank Century ini memasuki babak baru setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan audit forensik mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada dua temuan menarik dari audit forensik BPK ini. Pertama, adanya aliran dana Bank Century ke PT Media Nusa Pradana (Jurnal Nasional). Kedua, aliran dana ke HEW, yang diduga politisi Partai Demokrat.

Dua temuan BPK ini dianggap dapat mengungkap hubungan istimewa antara pemilik Bank Century dengan HEW dan hubungan antara nasabah terbesar bank itu, Budi Sampoerna dan PT Media Nusa Pradana.

Sejauh ini, KPK belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi atas penggelontoran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun itu.

Sementara DPR menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran fasilitas pinjaman jangka panjang (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bailout.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

    Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

    Nasional
    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

    Nasional
    Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

    Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

    Nasional
    Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

    Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

    Nasional
    Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

    Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

    Nasional
    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    Nasional
    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    Nasional
    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Nasional
    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Nasional
    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

    Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X