Terbuka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus PPID

Kompas.com - 10/02/2012, 13:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus dugaan suap penetapan alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang melibatkan mantan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati dan pengusaha Fahd A Rafiq. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, terbuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.

"Tergantung dari apakah KPK temukan alat bukti cukup," kata Johan di Jakarta, Jumat (10/2/2012).

Pagi ini, dua tim penyidik KPK dikerahkan ke DPR. Tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di DPR terkait kasus ini. Beberapa ruangan yang digeladah adalah ruangan kerja Wa Ode, ruangan pimpinan Badan Anggaran DPR, dan ruangan Sekretariat Banggar DPR.

Johan mengatakan, KPK mencari bukti tambahan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kasus Wa Ode ini. Penggeledahan kali ini, kata Johan, juga dilakukan untuk menindaklanjuti pengakuan Wa Ode ke penyidik KPK.

"Ada kaitannya dengan pernyataan Wa Ode sendiri. Nanti kita lihat sejauh mana informasi atau data yang disampaikan WON (Wa Ode Nurhayati), berkaitan dengan pengembangan kasus ini," katanya.

Dalam kasus dugaan suap PPID ini, KPK menetapkan Wa Ode dan Fahd A Rafiq sebagai tersangka. Wa Ode diduga menerima uang Rp 6 miliar dari Fahd terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh. Belakangan, Wa Ode mengungkapkan adanya keterlibatan pimpinan Badan Anggaran DPR dalam kasus ini.

Menurut Wa Ode, dirinya sebagai anggota Banggar tidak memiliki kewenangan mengalokasikan dana PPID. Kewenangan itu, katanya, ada di tangan pimpinan Banggar DPR. Kepada penyidik KPK, Wa Ode juga menyampaikan sejumlah data terkait dugaan keterlibatan pimpinan Banggar ini.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Nasional
    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Nasional
    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Nasional
    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Nasional
    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

    Nasional
    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

    Nasional
    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

    Nasional
    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

    Nasional
    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Nasional
    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

    Nasional
    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

    Nasional
    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

    Nasional
    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X