Mengapa Pemerintah Pilih Boeing? Ini Alasannya...

Kompas.com - 09/02/2012, 18:04 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesawat kepresidenan senilai 91,2 juta dollar AS yang akan tiba di Tanah Air pada Agustus 2013 merupakan jenis 737-800 Boeing Business Jet 2. Lantas, mengapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden, Mabes TNI AU, Pasukan Pengamanan Presiden, dan PT Garuda Indonesia, menjatuhkan pilihannya pada pesawat jenis Boeing sebagai pesawat kepresidenan?

Sekretaris Kemsesneg Lambock V Nahattands mengatakan, ada tiga alasan mengapa pemerintah memilih pesawat jenis Boeing. "Dari aspek operasional, pilot-pilot di dalam negeri, termasuk pilot TNI AU, lebih siap dan familiar dengan pesawat Boeing. Umumnya, pesawat-pesawat yang digunakan di Indonesia adalah pesawat Boeing," kata Lambock, di Kemsesneg, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Dari aspek perawatan, kata Lambock, fasilitas dan kemampuan teknisi di dalam negeri lebih siap ketimbang pesawat merek lainnya. "Alasan lainnya, pesawat Boeing telah banyak digunakan untuk penerbangan VVIP (very very important person) negara-negara lain di dunia," sambung Lambock.

Kemampuan yang dimiliki Boeing pun sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemerintah, yakni pesawat mampu terbang jauh selama 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memiliki kapasitas sesuai dengan rombongan Presiden (sekitar 70 orang), serta memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation, dan inflight entertainment.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

Nasional
Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

Nasional
UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

UPDATE 25 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,07 Persen, Dosis Pertama 87,4 Persen

Nasional
Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Resmi Ditandatangani, Begini Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 24.856 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Afni Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.