Pesawat Kepresidenan Dilengkapi "Inflight Entertainment"

Kompas.com - 09/02/2012, 17:55 WIB
Penulis Hindra Liu
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Istana Kepresidenan akhirnya buka suara terkait kontroversi pembelian pesawat kepresidenan 737-800 Boeing Business Jet 2 senilai 91 juta dollar AS. Ada tiga aspek yang melatari pembelian pesawat kepresidenan yang didukung sepenuhnya oleh Komisi II DPR.

Pertama, aspek keamanan. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara Lambock V Nahattands mengatakan, pesawat carter kepresidenan, yang biasanya Garuda Indonesia Airline, memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi. Pasalnya, pesawat carter kepresidenan juga digunakan sebagai pesawat komersial.

"Selain itu, pesawat carter tidak dilengkapi peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation, dan inflight entertainment," kata Lambock di Kemsesneg, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Terkait aspek operasional, kata Lambock, kenyamanan dan kesiapan pesawat carter tidak optimal. Ketika hendak digunakan, pesawat carter yang merupakan pesawat komersial perlu direkonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pihak Istana Kepresidenan. Proses rekonfigurasi, termasuk pengaturan ulang susunan kursi, memerlukan waktu yang tak singkat.

"Selain itu, pesawat carter yang bisa terbang jauh hanya pesawat berbadan besar sehingga tidak bisa mendarat di bandara kecil. Padahal, penerbangan VVIP (very very important person) membutuhkan pesawat yang mampu terbang jauh dan mendarat di bandara kecil," kata Lambock.

Sebaliknya, pesawat kepresidenan yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan akan memudahkan koordinasi antara Sekretariat Militer, Pasukan Pengamanan Presiden, TNI Angkatan Udara, dan Sekretariat Negara.

Dari aspek ekonomi, rekonfigurasi khusus menimbulkan opportunity loss bagi maskapai penerbangan. Opportunity loss ini turut menjadi komponen biaya yang harus dibayar negara.

Rincian biaya

Pada kesempatan itu, Lambock pun merinci biaya pembelian pesawat ke Boeing Company. Angka 91,2 juta dollar AS ini terdiri dari biaya pembelian pesawat green aircraft (pesawat tanpa interior kabin/kopong) sebesar 58,6 juta dollar AS, biaya interior kabin sekitar 27 juta dollar AS, biaya pemasangan sistem keamanan 4,5 juta dollar AS, dan biaya administrasi 1.109.560 dollar AS.

Pemerintah, kata Lambock, telah melunasi pembelian pesawat green aircraft. Pembayaran dilakukan secara bertahap, mulai tahun 2010 hingga 2012. Pada tahun 2010 hingga 2012, pemerintah membayar secara berturut-turut sebesar 11.720.000 dollar AS, 10.280.000 dollar AS, dan 36.600.000 dollar AS.

Pengerjaan pesawat green aircraft yang diproduksi di Seattle, Amerika Serikat, telah selesai. Saat ini, pemerintah tengah melakukan tender terkait pengerjaan interior kabin. Diperkirakan, pesawat kepresidenan yang dilengkapi dengan 6 tangki sehingga dapat terbang tanpa henti selama 10-12 jam ini dapat digunakan sejak Agustus 2013.

Rencana pembelian pesawat kepresidenan ini telah disetujui DPR pada tahun 2010. Kementerian Keuangan juga telah menyetujui pembayaran pengadaan pesawat green aircraft ini melalui surat nomor S-566/MK.2/2010 tanggal 21 Desember 2010 melalui kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Pada 2012, Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-8/MK.2/2012 telah menyetujui pengadaan interior kabin dan sistem keamanan pesawat kepresidenan melalui kontrak tahun jamak. "Dalam merencanakan pembelian pesawat kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara selalu berkonsultasi dengan instansi terkait agar mekanisme pengadaannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Lambock.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenanan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Nasional
UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

Nasional
Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.