BK: Pimpinan BURT Membiarkan Renovasi Banggar

Kompas.com - 07/02/2012, 18:13 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menemukan fakta bahwa telah terjadi pembiaran oleh pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terhadap ketidakpatutan renovasi ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20,3 miliar.

Hal itu adalah kesimpulan BK yang disampaikan kepada pimpinan DPR di ruang rapat pimpinan DPR, Selasa (7/2/2012). Kesimpulan itu disampaikan Ketua BK M Prakosa didampingi Wakil Ketua BK Siswono Hudhohusodo.

Pimpinan DPR yang menerima di antaranya Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup setelah BK mengklarifikasi Marzuki selaku Ketua BURT.

Sebelumnya, BK telah meminta klarifikasi pihak Sekretariat Jenderal DPR dan Wakil Ketua BURT. Selain itu, BK juga meminta klarifikasi konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek. Menurut BK, Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana proyek tak mempunyai iktikad baik dalam merealisasikan anggaran yang efektif dan efisien ketika merenovasi ruang Banggar. BK berpendapat, BURT tidak menggunakan kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan renovasi.

"Renovasi ruang Banggar telah melukai nilai kepatutan dan kewajaran yang ada dalam masyarakat sehingga mengakibatkan citra, martabat, kehormatan, dan kredibilitas DPR menjadi runtuh," tulis pihak BK dalam keterangan pers yang diterima wartawan.

Selain itu, menurut BK, pengadaan barang-barang impor di ruang Banggar merupakan pelanggaran azas kepatutan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. "Instruksi Presiden, kan ada, harus utamakan produk dalam negeri," kata Prakosa sesusai rapat.

BK juga menilai pengadaan fasilitas di ruang Banggar di Gedung Nusantara I itu telah mendiskriminasi alat kelengkapan di kompleks DPR lainnya. Untuk itu, BK menginginkan agar pembuatan ruang itu disesuaikan dengan standar kepatutan. "Artinya dikembalikan sesuai standar yang ada. Nanti diserahkan ke BURT untuk menjadi patut," kata Prakosa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prakosa tak mau menjawab ketika ditanya apakah pembiaran itu dilakukan Marzuki atau Wakil Ketua BURT. Menurut politisi PDI-P itu, BK masih memproses masalah itu. Prakosa juga belum dapat menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Jelang Sidang Eks Mensos Juliari Batubara, ICW Harap Jaksa KPK Tuntut Seumur Hidup

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Nasional
Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Komnas HAM: Korban Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Berkebutuhan Khusus

Nasional
Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

Kapolda Sulteng: Pengejaran Teroris Poso Terkendala Medan Berat dan Simpatisan

Nasional
Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

Moeldoko: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke di Luar Standar dan Prosedur

Nasional
Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Lili Pintauli Diduga Berkomunikasi dengan Pihak Beperkara, ICW Minta KPK Dalami Aliran Dana

Nasional
Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Nasional
Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Kala Jokowi (Merasa) Sendiri

Nasional
UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

UPDATE: Tambah 9 di 2 Negara, WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.500 Kasus

Nasional
Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Nasional
Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X