"Finger Print" dan Kemalasan Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sepertinya tidak ada solusi untuk mengatasi kemalasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama ketika menghadiri rapat paripurna. Pemandangan bangku kosong menjadi hal yang lumrah.

Seperti dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (7/2/2012), daftar hadir hanya ditandatangani 286 dari 560 anggota Dewan. Rapat itu baru dimulai pukul 10.30 WIB dari jadwal pukul 09.00 WIB.

Sebenarnya, DPR berencana memasang sistem presensi dengan sidik jari atau finger print di beberapa titik di sekitar ruang rapat. Pasalnya, anggota Dewan kerap hanya menandatangani daftar hadir manual lalu melenggang santai meninggalkan ruang sidang.

Ada pula yang menitip seseorang untuk menandatangani daftar hadir. Ketua DPR Marzuki Alie menyebutkan, ada anggota Dewan yang tak pernah hadir, tetapi tanda tangannya penuh dalam rekap kehadiran.

Lantaran ada manipulasi, pimpinan DPR tak dapat mengumumkan kehadiran anggota Dewan kepada publik. Jika diumumkan, akan muncul ketidakadilan bagi anggota Dewan yang tak menitip presensi.

Namun, presensi dengan finger print terganjal realisasinya. Ketika awal perencanaan, pimpinan DPR menolak sistem finger print lantaran pihak Sekretariat Jenderal DPR berencana menghabiskan dana hingga Rp 4 miliar untuk membangun sistem itu.

Setelah dikritik berbagai pihak termasuk pimpinan DPR, angka alokasi dana hanya turun Rp 300 juta menjadi Rp 3,7 miliar. Pihak Setjen DPR kemudian berjanji akan membuat sistem finger print murah setelah proyek renovasi ruang Badan Anggaran yang menelan dana Rp 20,3 miliar terungkap.

Setelah dana ditekan, realisasi finger print tetap saja terganjal. Dalam rapat terakhir, pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Setjen sepakat finger print hanya untuk mendata ketika anggota Dewan datang.

Marzuki kembali menolak. Pasalnya, menurut dia, anggota Dewan bisa saja hanya datang tapi tak mengikuti rapat. "Kalau begitu, saya bilang enggak usah. Itu pembohongan saja. Sudah masuk, lalu orang keluar," kata Marzuki tanpa menyebut bagaimana solusi agar finger print itu terealisasi.

Memang masalahnya barangkali bukan soal penerapan sistem canggih yang mampu mencatat kehadiran anggota Dewan dalam rapat. Namun, masalah intinya adalah tiadanya kesadaran anggota sebagai wakil rakyat yang harus melaksanakan tugasnya. Sistem secanggih apa pun sepertinya tak berguna bila mental malas-malasan tidak dibenahi. Apakah kemalasan itu yang ingin dicitrakan para wakil rakyat?