Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BURT Tak Tahu Detail Anggaran Ruang Banggar

Kompas.com - 06/02/2012, 16:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat mengaku tak tahu-menahu mengenai anggaran renovasi ruang kerja Badan Anggaran DPR yang menghabiskan Rp 20,3 miliar. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang ketika diperiksa Badan Kehormatan DPR.

Pius mengatakan, pihaknya hanya menerima usulan anggaran dari Sekretariat Jenderal DPR selaku pelaksana dalam bentuk gelondongan atau tidak detail.
"(Usulan anggaran) sengaja dibawa ke BURT mepet sehingga tidak bisa lakukan pengecekan detail," kata Pius sesuai diperiksa Badan Kehormatan DPR, Senin (6/2/2012).

Pius menambahkan, ia juga ditanya mengapa Ketua BURT DPR Marzuki Alie mengaku tak tahu-menahu soal renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar). Menurut dia, hal itu terjadi lantaran kesibukan Marzuki sebagai Ketua DPR.

Ketika ditanya mengapa dalam rapat BURT disepakati agar renovasi ruang Banggar DPR menjadi acuan untuk renovasi ruang rapat lain, menurut Pius, hal itu lantaran pihaknya tak berpikir soal anggaran. "Kita pikir sudah efisiensi. Kita lihat bentuknya bagus dan tak tahu jumlah anggaran pada akhirnya," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Hingga kini BK tak melihat ada pelanggaran yang dilakukan anggota DPR dalam kasus renovasi ruang Banggar. Semua pelaksanaan, menurut BK, adalah kewenangan Setjen DPR. Namun, BK merekomendasikan agar barang-barang impor di ruang tersebut ditukar dengan barang lokal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com