Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ditunggu Tingkatkan Penyelidikan ke Penyidikan

Kompas.com - 04/02/2012, 16:28 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunggu untuk segera meningkatkan status penyelidikan atas kasus Bank Century ke tingkat penyidikan.

Hal itu diungkapkan mantan anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR atas Bank Century, M Misbakhun, yang juga inisiator Hak Angket Bank Century, kepada Kompas, Sabtu (4/2/2012) sore di Jakarta.

Ia menyebutkan, alasan untuk peningkatan status itu sudah semakin kuat, mengingat dalam rapat terakhir antara Tim Pengawas DPR atas Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Bank Century dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara.

Selama ini, lanjut Misbakhun, KPK selalu berdalih, audit investigasi BPK belum melaporkan adanya kerugian negara. Namun, kesimpulan Timwas DPR dengan BPK sudah ada tertulis.

"Dengan peningkatan penyelidikan, orang-orang yang sudah diputuskan terlibat dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan bailout melalui Penyertaan Modal Sementara (PMS) harus segera dipanggil kembali," ucap Misbakhun.

Menurut Misbakhun, selain mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono (kini Wakil Presiden), mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pejabat Kementerian Keuangan Raden Pardede, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, dan lainnya adalah figur-figur yang dinyatakan diduga bersalah dalam kasus Bank Century.

"Sebelum ke orang-orang tersebut, KPK bisa memeriksa Deputi Gubernur BI nonaktif Budi Mulia. Lalu ke Budi Sampoerna yang terbukti mendapat dana Bank Century dari simpanannya, dan ditransfer ke PT MNP yang menerbitkan Koran Jurnas, serta Hartanto Eddhie Wibowo yang juga mendapat aliran dana Bank Century, tetapi belum jelas," tambah Misbakhun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com