Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan Pohan Mengaku Didukung Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2012, 10:27 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang juga anggota Komisi II DPR, Kamis (2/2/2012), menegaskan, perlawanannya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di polisi soal gugatan pencemaran nama baik membuatnya semakin semangat. Apalagi, ia mengaku mendapat dukungan dari partainya.

"Teman-teman PD tentu mendukung sehingga saya semakin semangat. Vitamin dan obat kuat yang cukup itu perlu di tengah kesibukan untuk mengatasi rintangan yang ada," ujarnya saat ditanya Kompas perihal ada atau tidaknya dukungan melawan Aburizal, Kamis pagi ini.

Soal kasus pengaduan pencemaran nama baik oleh Aburizal, Ramadhan menyatakan seharusnya tidak perlu. "Pelajari dulu segala sesuatunya. Baca lengkap pernyataan saya. Iya, kan? Jangan langsung memvonis saya ini atau itu," tuturnya.

Ramadhan mengatakan, Aburizal pasti telah dikompor-kompori oleh rekan-rekan di sekitarnya untuk mengadukannya ke polisi.

Sebagaimana diberitakan, Aburizal melaporkan Ramadhan Pohan ke Badan Reserse Kriminal Polri. Mantan Pemimpin Redaksi Koran Jurnal Nasional 2004-2009 itu diduga mencemarkan nama baik Aburizal karena menyebutkan PT SMN di Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai mesin anjungan tunai mandiri Aburizal Bakrie.

Kuasa hukum Aburizal, Rudy Alfons, Selasa (31/1/2012), melaporkan Ramadhan ke Bareskrim Polri. Bahkan, Aburizal sudah melayangkan somasi ke Ramadhan. Namun, hingga kini, belum ditanggapi Ramadhan yang pernah mewawancarai secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tanggal 6 Januari, Ramadhan Pohan membuat pernyataan bahwa PT SMN (di Bima) adalah mesin ATM Aburizal Bakrie. Padahal, PT SMN tidak memiliki hubungan dengan Ical," kata Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com