Perusahaan TI Dunia Kompak Berantas E-Mail "Aspal"

Kompas.com - 31/01/2012, 10:54 WIB
EditorReza Wahyudi

KOMPAS.com - Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, PayPal, dan 10 perusahaan lainnya memberlakukan standar yang memungkinkan pemblokiran terhadap e-mail yang terindikasi berbahaya.

Standar tersebut bernama "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance" (DMARC).

DMARC adalah spesifikasi teknikal yang dirumuskan oleh sejumlah organisasi yang menginginkan e-mail dan website bersih dari konten yang berisi percobaan serangan berbahaya, terutama phising.

Phising berasal dari bahasa Inggris, Fisher (memancing) yang memang bertujuan untuk memancing pengunjung memasukkan data-data pribadi. Target Phiser (pelaku phising) biasanya ingin mencuri data kartu kredit.

Phising bisa terjadi karena pemalsuan domain, sehingga pengguna merasa seperti sedang mengakses domain yang terpercaya, padahal palsu. Pengguna kemudian memasukkan nama, akun kredit, dan data penting lainnya di domain palsu tersebut.

Phising biasanya terjadi ketika seseorang dikirimi sebuah link melalui e-mail. Dengan adanya DMARC, perusahaan penyedia layanan e-mail akan memiliki sistem penyaringan dua arah untuk e-mail, yakni dari pengirim dan penerima.

E-mail yang telah melewati mekanisme standar SPF dan DKIM, akan dilengkapi dengan standar DMARC ini.

Sender Policy Framework (SPF) adalah sistem validasi e-mail yang dirancang untuk mencegah spam e-mail dengan mendeteksi e-mail palsu, atau e-mail yang rentan terinfeksi, dengan cara memverifikasi alamat IP pengirim.

Sedangkan Domain Keys Identified Mail (DKIM) adalah metode untuk menghubungkan nama domain ke sebuah pesan e-mail, sehingga memungkinkan seseorang atau organisasi untuk mengklaim keamanannya. DKIM menjamin sebuah domain yang dikirimkan melalui e-mail tidak berbahaya.

DMRAC merupakan kebijakan yang memungkinkan pengirim e-mail untuk memberikan jaminan kepada penerima e-mail bahwa e-mail yang dikirimkan telah melalui mekanisme SPF dan DKIM. DMARC.org akan mengajukan spesifikasi DMARC ke Internet Engineering Task Force for Standardization (IETF).

IETF merupakan sebuah organisasi standar terbuka, tanpa keanggotaan formal, atau persyaratan keanggotaan. IETF mengembangkan dan mempromosikan standar internet secara global.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X