Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi di Ruang Banggar Jadi Rp 1,5 Juta

Kompas.com - 30/01/2012, 17:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Barang-barang impor di dalam ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar di Gedung Nusantara I Dewan Perwakilan Rakyat akan diganti dalam waktu dekat dengan produk lokal berkualitas. Harganya tentu saja jauh berbeda dengan yang ada sekarang.

"Akan diganti satu dua hari ini," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Siswono Yudohusodo, seusai melakukan pertemuan dengan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat, konsultan perencana PT Gubah Laras, konsultan pengawas PT Jagat Rona Semesta, dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan di Kompleks DPR, Senin (30/1/2012).

Siswono mengatakan, barang impor yang akan diganti yakni 178 kursi impor dari Jerman dengan total Rp 4,2 miliar. Kursi seharga Rp 24 juta itu akan diganti dengan produk lokal seharga Rp 1,5 juta-Rp 2 juta per kursi.

Barang lain yakni lampu impor dari Belanda seharga Rp 1,9 miliar, lukisan seharga ratusan juta rupiah, sound system, dan kaca pemisah di balkon. Menurut para pelaksana, kata Siswono, penukaran barang itu dapat menghemat sekitar Rp 5 miliar.

Sebenarnya, tambah Siswono, BK merekomendasikan pergantian karpet impor dari Amerika Serikat seharga Rp 980 juta dan pengurangan layar LED impor dari Korea seharga Rp 1,8 miliar dari tiga menjadi dua layar.

"Karpet katanya kalau dibongkar akan rusak karena sudah dilem. Kalau video wall itu tidak bisa dikurangi karena ruangan bentuknya segi tiga sehingga butuh tiga video wall. Kalau ubah ruangan butuh biaya lagi," kata politisi Partai Golkar itu.

Dikatakan Siswono, tidak ada denda dari supplier akibat penukaran itu. Pihak Setjen akan membicarakan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengenai mekanisme pengembalian uang ke negara.

Seperti diberitakan, renovasi ruang Banggar itu menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Khusus interior menelan dana Rp 14 miliar. Hingga saat ini, BK tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Dewan terkait renovasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

    Nasional
    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

    Nasional
    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com