Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Antonio Citterio Tahu Karyanya Jadi Kontroversi

Kompas.com - 27/01/2012, 09:21 WIB

Saling tuding

Gina tak tahu Badan Kehormatan (BK) DPR memutuskan menukar Vitra ID Trim L dengan kursi produksi dalam negeri setelah proyek ruang rapat Banggar itu mendapat kecaman pedas publik.

”Kami merekomendasi Sekjen DPR mengganti perabotan mewah dan impor yang dipakai untuk ruang Banggar,” ujar Ketua BK DPR Muhammad Prakosa seusai memanggil PT Gubah Laras, Selasa (24/1) di ruang BK DPR, Senayan.

Prakosa tak merinci nasib Vitra ID Trim L yang telanjur dibeli. Soal pelanggaran kode etik, menurut hemat Prakosa, BK masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti. Namun, ia menyebutkan, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat bertanggung jawab. ”Dia membuat koordinasi untuk memilih spesifikasi ruangan,” tutur Prakosa.

Bambang, yang mewakili PT Gubah Laras, mengaku, satuan harga yang ditawarkan sebenarnya wajar. ”Momentumnya saja yang tak tepat,” ujar Bambang kepada Kompas di tempat parkir Gedung Nusantara II, DPR, Selasa.

Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng tetap berkukuh tak tahu-menahu soal pembuatan ruang rapat. ”Kami tak tahu soal spesifikasi ruangan. Kami hanya minta karpet diganti dan pencahayaan diperbaiki agar ruangan layak,” ujar Mekeng berkelit.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang juga menolak bertanggung jawab soal alokasi anggaran. ”Saat angka alokasi dari Sekjen DPR masih Rp 24,7 miliar, BURT sempat bertanya. Sumirat menjawab, harga itu sesuai dengan spesifikasi,” kata Pius, saat jumpa pers di DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh ogah bicara. Sumirat yang ditanya hanya berkomentar, ”Saya melakukan apa yang disetujui Banggar.”

Saling menyalahkan? Ketua DPR Marzuki Alie membenarkan. ”Praktik pengadaan barang yang kurang baik menyebabkan birokrasi berlindung di balik Dewan. Sebaliknya, anggota DPR juga tak mau disalahkan,” ujar Marzuki, yang tetap mengaku tak tahu detail rencana pembangunan Banggar. ”Daripada saya difitnah, lebih baik saya bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa,” ujarnya, Jumat lalu.

Antonio Citterio di Milan tentu tak pernah membayangkan karyanya menjadi bulan-bulanan pemberitaan di Indonesia.

(Suhartono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com