Jika Antonio Citterio Tahu Karyanya Jadi Kontroversi

KOMPAS.com - Pramujual muda berwajah menarik di sebuah toko furnitur di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan, bernama Gina, dengan antusias memamerkan kepada ”Kompas” empat model kursi eksekutif bermerek Vitra yang diimpor dari Jerman, Selasa (24/1) sore. Salah satunya dari jenis itu kini jadi pembicaraan karena dipesan untuk ruang rapat baru Badan Anggaran DPR.

”Kami memiliki empat model kursi ID Chair Concept. Yang ini ID Mesh, harganya Rp 9 juta. Ini ID Soft, Rp 7 juta. Kalau yang ini ID Trim, Rp 14 juta. Nah, ini yang ID Trim L harganya Rp 18 juta. Ini yang lagi ramai di Banggar (Badan Anggaran) DPR,” ujar Gina sambil menunjuk kursi bersandaran tinggi dengan bantalan di bagian kepala.

”Kalau yang dipesan Banggar bahannya diganti leather (kulit) warna hitam. Harganya naik jadi Rp 28 juta. Namun, karena belinya banyak, dapat potongan jadi Rp 24 juta per unit,” tutur Gina.

”Beberapa orang dari DPR duduk-duduk mencoba Vitra ID Trim L ini waktu datang bersama konsultannya,” cerita Gina lagi.

Gina meyakinkan keunggulan Vitra ID Chair Concept, di antaranya mesin mekanis di bawah kursi. Mesin itu membuat posisi kursi dan sandaran bergerak mengikuti gerakan tubuh. Belum lagi jaminan pascajual selama 15 tahun.

”Kursi ini sangat cocok bagi anggota Banggar. Mereka, pejabat negara. Sayang sekarang lagi dipersoalkan,” ungkap Gina.

Vitra ID Chair Concept adalah rancangan Antonio Citterio, arsitek dan perancang kursi perkantoran kelahiran Meda, Italia, 1950. Ia belajar arsitektur di Milan Polytechnic dan sejak 1972 menjadi perancang dan konsultan industri desain.

Di Indonesia, model Vitra ID Chair Concept dipasok PT Kerindo Selbytra Nugraha, perusahaan yang salah seorang pemiliknya adalah Selbytra Nugraha. Hingga kini, Selbytra sulit dihubungi.

Selain Vitra ID Trim L, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR juga memesan 36 kursi model MedaBuddy. Kursi seharga Rp 4,2 juta untuk pegawai Banggar itu rancangan Alberto Meda.

Total dana yang dihabiskan Setjen DPR untuk ruang rapat baru Banggar Rp 20,3 miliar. Dari jumlah itu, Rp 565,5 juta dipegang konsultan perencana PT Gubah Laras, Rp 234,39 juta untuk konsultan pengawas PT Jagat Rona Semesta, dan Rp 19,995 miliar diambil PT Pembangunan Perumahan Tbk sebagai pelaksana proyek.