Kompas.com - 27/01/2012, 04:48 WIB
EditorJimmy Hitipeuw

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menahan anggota Banggar DPR dari PAN, Wa Ode Nurhayati, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengalokasian anggaran Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) 2011, ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta, pada Kamis (26/1/2012) malam, kendati telah meminta pengalihan penahanan sebelumnya.

"Tetapi, penyidik tidak merespons (surat) itu, dengan alasan tidak mempunyai kewenangan. Padahal, yang kami inginkan adalah tolong dikomunikasikan dengan pimpinan KPKP. Memang surat kami itu untuk pimpinan KPK," ujar Nur Zaenab, saat mendampingi Nurhayati masuk ke mobil tahanan.

Atas itu semua, Nur Zaenab mengaku kecewa dengan pihak KPK. Dengan surat pengajuan itu, Nurhayati berharap bisa menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

Menurut Nur Zaenab, adiknya punya alasan kuat untuk menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, satu di antaranya karena Nurhayati memiliki anak yang berusia 5 tahun dan perlu kehadiran sang Ibu. Selain itu, kondisi kesehatan Nurhayati juga masih belum sehat.

"Bagaimana kalau anak ingin bertemu ibunya. Alasan kemanusiaan saja sih," ujar Nur Zaenab. Selaku kakak, Nur Zaenab menilai apa yang dialami Nurhayati adalah sebuah cobaan yang harus dijalani dengan ikhlas.

Di sisi lain, kini Nur Zaenab mengaku bingung untuk memberitahukan anak Nurhayati yang berusia 5 tahun itu. "Sampai sekarang keluarga besar belum tahu soal penahanan ini," ungkapnya.

Tak ada barang bawaan yang disiapkan Nur Zaenab untuk sang adik yang akan menginap di "hotel prodeo" Rutan Pondok Bambu. "Mungkin nanti setelah dari rutan saya cari-cari yang bisa dikasih," tukas Nur Zaenab sembari memasuki mobil pribadinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK menetapkan Nurhayati sebagai tersangka karena selaku anggota Banggar diduga menerima suap dari pihak pengusaha Rp 6 miliar atas bantuannya mengalokasikan anggaran bidang infrastruktur jalan pada dana penyesuaian infrastruktur daerah Tahun Anggaran 2011 untuk tiga wilayah, yakni Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah, senilai Rp 40 miliar.

Informasi yang dihimpun, diketahui Nurhayati telah mengembalikan sebagian dana yang diterimanya dengan alasan salah satu kabupaten gagal mendapatkan dana PPID. Atas perbuatannya, Nurhayati dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b subsider Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan putri pedangdut A Rafiq, Fadh Arafiq, sebagai tersangka penyuap Nurhayati, pada Rabu (25/1/2012).

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

    Nasional
    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    [POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

    Nasional
    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

    Nasional
    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

    Nasional
    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

    Nasional
    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

    Nasional
    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

    Nasional
    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

    Nasional
    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

    Nasional
    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 234.824 Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 19 September: Ada 60.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.