Kompas.com - 26/01/2012, 22:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap terkait alokasi dana Percepatan Pembangunan Infastruktur Daerah, Wa Ode Nurhayati, menolak menandatangani berita acara penahanan terhadap dirinya. Wa Ode ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Desember 2011.

”Awal menjadi tersangka, saya pernah menulis, penjara ada surga bagi perubahan dan saya ikhlas menerima konsekuensi malam ini saya akan ditahan. Meski demikian, saya menolak untuk menandatangani berita acara penahanan,” kata Wa Ode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/1/2012), sebelum dibawa dengan mobil tahanan ke Rutan Pondok Bambu.

Wa Ode menjadi tersangka atas tuduhan menerima pemberian suap senilai Rp 6 miliar terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Besar, dan Bener Meriah. Anggota Badan Anggaran DPR itu membantah tuduhan tersebut. ”Saya tidak pernah menerima suap, meskipun ada percobaan, justru saya orang yang menolak,” ucapnya.

Sebagai anggota Banggar DPR, Wa Ode mengaku tidak berwenang memutuskan daerah-daerah penerima PPID. Kewenangan alokasi dan PPID itu, katanya, berada di tangan pimpinan Banggar DPR.

Wa Ode Nur Zainab, selaku kuasa hukum dan kakak kandung dari Wa Ode Nurhayati, mengatakan, akan berupaya agar status Wa Ode dialihkan menjadi tahanan rumah ataupun tahanan kota. Wa Ode telah mengajukan permohonan tersebut ke KPK karena Wa Ode Nurhayati masih memiliki anak umur lima tahun. Namun, permintaan itu belum mendapat respons dari KPK. Ia mengatakan, penyidik KPK tidak memiliki kewenangan. ”Padahal kami minta untuk dikomunikasikan dengan pimpinan KPK,” ucap Nurzainab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

    Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

    Nasional
    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

    Nasional
    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

    Nasional
    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

    Nasional
    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

    Nasional
    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

    Nasional
    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

    Nasional
    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

    Nasional
    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

    Nasional
    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

    Nasional
    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

    Nasional
    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

    Nasional
    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

    Nasional
    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

    Nasional
    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.