Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Wisma Atlet, Pimpinan KPK Terbelah?

Kompas.com - 26/01/2012, 13:17 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi terlibat perdebatan akibat penetapan tersangka baru dalam kasus suap wisma atlet yang melibatkan mantan politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Namun, hingga saat ini belum diketahui siapa tersangka baru yang bisa membuat pimpinan lembaga antikorupsi itu sampai harus saling berdebat. Hal ini diungkapkan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

"Jadi, kami mendapat informasi dan beberapa teman menerima edaran melalui BlackBerry yang mengatakan ada insiden di KPK soal perpecahan dan perbedaan sikap yang ekstrem di antara pimpinan KPK. Katanya kemarin sudah ada yang akan ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Abraham Samad (Ketua KPK) tidak didukung oleh unsur pimpinan KPK yang lain, yaitu Bambang dan Busyro," papar Akbar.

Akbar mengaku mendapatkan informasi itu dari internal KPK yang tak bisa disebutkan namanya. Ia juga mempertanyakan perbedaan sikap dari para pimpinan KPK itu sehingga tidak kompak dalam penetapan tersangka baru kasus itu. "Kalau memang betul ini terjadi, saya rasa tidak bisa kita biarkan lembaga negara yang ternyata tidak ada perubahan," tuturnya menegaskan.

Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PPP, Ahmad Yani, menyesalkan adanya perdebatan tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka baru itu sudah sangat jelas melihat fakta-fakta yang hadir dalam persidangan kasus suap wisma atlet. Oleh karena itu, KPK, kata dia, jangan menutup-nutupi tersangka berikutnya yang terlibat.

"Kalau ini betul, saya sangat menyesalkan sekali. Karena menurut saya kasus ini tidak membutuhkan kecerdasan amat untuk menetapkan siapa-siapa tersangka berikutnya karena fakta yang dipersidangan itu sudah jelas berdasarkan proses hukum yang dan harus ditindak lanjut KPK," paparnya. Ia menyatakan, calon tersangka baru itu sudah beberapa kali diperiksa KPK, tetapi hingga kini belum direalisasikan.

Untuk menghindari kepentingan lain yang "bermain" dalam kasus ini, kata Ahmad, ia akan mengajak rekan Komisi III untuk mendatangi KPK dan mempertanyakan hal tersebut.

Tetap kompak

Dihubungi terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan di tubuh pimpinan KPK. Pimpinan KPK, kata dia, tetap kompak. Ia menegaskan, Bambang dan Busyro tidak mungkin menghalang-halangi penangkapan seseorang jika orang itu memang benar menjadi tersangka.

Hingga saat ini, tambah dia, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. "Sampai sekarang belum ada. Kalau ada, pasti sudah diumumkan," kata Johan saat dihubungi Kompas.com, Kamis. (CHA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com