Jakarta, Kompas -
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1). ”Baru tanggal 20 Januari lalu, dilakukan serah terima
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Lambock V Nahattand menambahkan, pesawat pesanan itu sudah diuji kelaikan terbangnya oleh ahli. Namun, pesawat tersebut belum bisa sepenuhnya diserahterimakan karena Pemerintah Indonesia menginginkan tambahan tangki bahan bakar menjadi empat unit.
”Sekarang ini tangkinya baru satu,” ujarnya. Penambahan tangki bahan bakar itu ditargetkan selesai April mendatang.
Setelah badan pesawat diserahterimakan, pemerintah akan melanjutkan dengan pengadaan interior kabin. Selain itu, pesawat yang merupakan salah satu varian Boeing 737 itu akan dipasangi sistem pengamanan.
Sudi menegaskan, pembelian pesawat kepresidenan sudah disepakati oleh semua anggota DPR. Oleh karena itu, Mensesneg memastikan tidak akan ada pelanggaran kesepakatan yang sudah diambil antara pemerintah dan DPR.
Bahkan menurut Lambock, pemerintah sudah berusaha menekan harga pesawat pesanannya. Anggaran pembelian pesawat dialokasikan sebesar Rp 535 miliar, tetapi realisasi anggaran yang digunakan hanya Rp 526 miliar. Pemerintah bisa menghemat anggaran pembelian pesawat hingga lebih dari Rp 9 miliar.
Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi II Arif Wibowo meminta pemerintah untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran pengadaan pesawat kepresidenan. Pemerintah diharapkan masih bisa menekan anggaran, dengan mencari biaya yang bisa dihemat.