Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Perintahkan Yulianis Bikin KTP dan Paspor Palsu

Kompas.com - 25/01/2012, 18:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengaku pernah diperintah Muhammad Nazaruddin, terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, agar membuat kartu identitas dan paspor palsu. Perintah itu disampaikan Nazaruddin ke Yulianis dari Singapura melalui BlackBerry Messanger.

"Bapak (Nazaruddin) pernah memerintah saya untuk membuat paspor palsu dan KTP palsu via BBM. Kalau Bapak bukan atasan saya, tidak mungkin bapak memerintah kepada saya seperti itu," kata Yulianis ketika bersaksi bagi Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Yulianis menjawab pertanyaan Nazaruddin soal bagaimana biasanya Nazar selaku atasan memerintah Yulianis. Mendengar jawaban Yulianis ini, Nazaruddin meradang. "Ini saudara saksi (Yulianis) kok cerita paspor? Tadi cerita wisma atlet, mana yang benar? Saya mau tanya konteksnya," ucap Nazaruddin.

Adapun Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2010, sehari sebelum dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 30 Juni 2010, KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian berupa cek senilai Rp 4,6 miliar dari Mohamad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang.

Yulianis mengatakan, dirinya tetap berhubungan dengan Nazaruddin selama bosnya itu berada di Singapura. Suatu hari melalui BBM, Yulianis melaporkan ke Nazaruddin bahwa kondisi di Jakarta memanas setelah Nazar pergi ke Singapura.

"Pak, keadaan memanas, saya ke Jawa, Pak Budi diambil KPK di rumahnya," tutur Yulianis menirukan bunyi BBM-nya ke Nazaruddin saat itu. Kemudian, kata Yulianis, Nazaruddin mengatakan kepadanya bahwa kondisi itu akibat kecerobohan anak buahnya yang mencairkan cek.

"Ini gara-gara mereka. Karena mereka harusnya menggunakan KTP palsu tetapi mereka menggunakan KTP asli mereka (saat cairkan cek)," kata Yulianis menirukan perkataan Nazar saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

    Nasional
    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

    Nasional
    Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com