Wa Ode: Pimpinan Banggar yang Putuskan

Kompas.com - 24/01/2012, 12:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, mengaku tidak terlibat dalam penentuan alokasi dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Kuasa hukum Wa Ode, Astro P Girsang, mengatakan, pimpinan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) yang langsung menetapkan kabupaten-kabupaten penerima dana PPID 2011 itu.

Untuk di Aceh, dari tiga kabupaten yang diajukan, yakni Kabupaten Pidie, Benar Meriah, dan Aceh Besar, hanya dua yang lolos. "Berangkat dari Departemen Keuangan, disampaikan ke Banggar. Secara administrator, hal ini dipimpin pimpinan anggaran. Apa yang sudah disampaikan Depkeu, langsung ditentukan. Wa Ode bilang, dia enggak pernah ikut. Itu langsung diputusin sama pimpinan Banggar," kata Astro saat dihubungi Kompas.com, Selasa (24/1/2012).

Menurutnya, Wa Ode tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang membahas alokasi PPID untuk tiga daerah itu. Sebagai anggota Banggar, Wa Ode tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak Wa Ode juga mengklaim memiliki bukti-bukti terkait keterlibatan pimpinan Banggar dan pemerintah dalam alokasi dana PPID ini. Fakta-fakta keterlibatan pimpinan Banggar itu sudah disampaikan ke KPK.

Kamis (26/1/2012) mendatang, Wa Ode akan kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah batal diperiksa pada Jumat (20/1/2012). Astro mengatakan, Jumat lalu kondisi kesehatan Wa Ode tidak memungkinkannya untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

"Jumat kemarin harus istirahat, saran dokter. Kita lalu sampaikan ke KPK untuk berikan kesempatan diperiksa Kamis," ujarnya. Namun, Astro mengaku belum mengetahui kondisi kesehatan kliennya itu saat ini.

Wa Ode belum ditahan oleh KPK. Politikus Partai Amanan Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap Rp 6 miliar terkait pengalokasian tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Aceh Besar, dan Benar Meriah. Uang itu diduga diberikan oleh seorang pengusaha bernama Haris Suharman yang ditransfer melalui rekening staf pribadi Wa Ode, Sefa Yolanda.

Ihwal penerimaan uang ini juga dibantah Astro. Menurutnya, Sefa mengaku tidak pernah menandatangani bukti tanda terima uang Rp 6 miliar dari Haris tersebut. "Saya mau tegaskan, dana yang disampaikan Haris enggak benar, enggak ada masuk ke rekening Wa Ode. Tanda terima yang disampaikan itu diketahui orang ditandatangani Sefa, tapi Sefa tidak pernah katakan itu tanda tangannya," ujar Astro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

    Nasional
    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

    Nasional
    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

    Nasional
    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

    Nasional
    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

    Nasional
    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    [POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

    Nasional
    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

    Nasional
    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

    Nasional
    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

    Nasional
    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.